Sebelumnya, keluarga ahli waris Nurlette menang atas lahan Eigendom Verponding tahun 1986, yang dikuasai Since Elizabeth Simau. Kemenangan dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor: 99/PDT.G/1997/PN.AB, putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor: 07/Pdt/1999/PT.Mal, putusan Mahkamah Agung RI nomor: 340 K/Pdt./2002, dan putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor: 24 PK/Pdt./2005. Terhadap putusan tersebut, Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon mengeluarkan surat Penetapan eksekusi nomor: 03/Pen.Eks/2004/PN.AB, berita acara sita eksekusi nomor: 03/B.A.Eks/2004/PN.AB, dan permohonan eksekusi penyerahan pada 16 April 2004 lalu.
“Dan dalam eksekusi penyerahan itu menyatakan bahwa bilamana para pihak yang ada di atas tanah seluas 99 hektar ini tidak mau diajak berdamai maka akan dilanjutkan dengan eksekusi pengosongan. Lalu eksekusi pengosongan sudah diusulkan tapi ini tidak dikabulkan. Ini yang jadi pertanyaan. Ini ada apa. Mestinya ini yang usianya lebih tua yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Tapi ini yang masih muda ketua pengadilan lebih bernafsu untuk melakukan eksekusi,” jelasnya.
Olehnya itu, Alwalid mengaku, dirinya akan menanggapi surat ketua PN Ambon tersebut. Dia akan mengurai dugaan kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan, dan melayangkannya ke Komisi Yudisial, Badan Pengawas Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi dan pihak-pihak terkait seperti kepolisian terkait adanya problem hukum.
“Agar jika ada permintaan aparat tidak menurunkan pasukan sebelum persoalan ini clear. Saya akan kirim ke Kapolres dan Kapolda. Sehingga jangan sampai eksekusi dilakukan ternyata salah objek,” tandasnya. Hingga berita ini diterbitkan, Ketua PN Ambon belum dapat terkonfirmasi. (CR1)
