Sekilas Info

Sengketa Lahan, Ketua PN Ambon Diduga Berbohong

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ambon diduga berbohong terkait persoalan sengketa lahan antara Nurdin Nurlette dan Nurdin Fatah melawan Marthin Hentiana, di Dati Tomalahu, Kawasan Kebun Cengkeh, Negeri Batu Merah, Kota Ambon.

PN Ambon dalam hal ini membela Marthin Hentiana sebagai termohon eksekusi lahan seluas 5.720 meter persegi yang diklaim telah dimenangkan. Namun PN Ambon sendiri secara argumentasi hukum tidak mampu menjelaskan putusan inkrah ahli waris Nurdin Nurlette tahun 2002 lalu.

Diduga, kebohongan pertama yang dibeberkan Kuasa hukum Negeri Batu Merah Alwalid Muhammad terkait surat balasan ketua PN Ambon nomor: W27-Pos U1/354/TS.00/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, dimana menyebutkan bahwa tidak adanya perlawanan eksekusi. Padahal, Nurdin Nurlette dan Nurdin Fatah telah melakukan perlawanan eksekusi sejak 27 Juli 2018.

“Ketua pengadilan diduga berbohong. Alasannya karena di dalam surat balasannya ini pertama menyebutkan bahwa tidak ada dilakukan perlawanan eksekusi. Padahal perlawanan eksekusi sudah dilakukan sejak tanggal 27 Juli 2018 oleh Nurdin Fatah maupun Nurdin Nurlette,” kata Alwalid kepada wartawan di Ambon, Kamis (14/2).

Alwalid menyebutkan, sejak dilakukan perlawanan eksekusi, sampai saat ini, jangankan putusan perlawanan eksekusi, tentang dibacakannya gugatan saja belum pernah dilakukan PN Ambon. Padahal sejak 27 Juli 2018 dilakukan perlawanan hingga kini sudah lebih dari 7 Bulan. Mestinya, sesuai aturan selama 6 bulan itu perkara sudah harus putus perdata.

“Kami menduga ada pembohongan publik. Karena isi dari surat balasan ini menyebutkan bahwa tidak ada dilakukan perlawanan eksekusi baik dari termohon eksekusi maupun dari pihak ke tiga. Padahal perlawanan sudah dilakukan, dan baca gugatan saja yang belum. Artinya belum ada putusan,” ujarnya.

Kemudian dugaan pembohongan berikutnya adalah, di dalam surat perdata nomor 76/Pdt.G 2012/PN/Ab tanggal 4 Maret 2013 diperoleh fakta bahwa Nurdin Nurlette dan Nurdin Fatah menyatakan bersedia untuk melaksanakan putusan eksekusi setelah adanya putusan sela.

“Jadi perlu diketahui bahwa di dalam surat pernyataan itu kalau bisa di konfirmasi ke ketua pengadilan sehingga pembohongan ini tidak berlarut larut. Surat itu ditulis tangan tentang pengakuan ada ganti rugi dari Nurdin Nurlette dan Nurdin Fatah. Saya tanyakan kepada mereka, bahwa benar mengetahuinya dan tanda tangan tapi tidak mengetahui isi surat itu apa,” terangnya.

Terkait isi surat dan tanda tangan yang diminta pihak PN Ambon, Alwalid mengaku pernah mempertanyakannya saat pertemuan bersama Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada 31 Januari 2019. Karena menurut termohon eksekusi, mengaku saat itu mereka tidak menyebutkan poin-poin dalam surat tersebut.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis:

Baca Juga