KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Pemerintah Provinsi Maluku telah menguncurkan biaya sebesar Rp. 1 miliar untuk memuluskan langkah penertiban kawasan tambang emas Gunung Botak (GB) Kabupaten Buru. Namun, biaya yang dianggarkan lewat dana Belanja Tak Terduga (BTT) tahun 2018 itu dinilai masih sangat minim.
“Penyisiran-penyisiran di GB sebelumnya, anggaran yang dikeluarkan PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) itu lebih dari 1 milair. Tapi hasilnya, belum sesuai harapan. Makanya, saya sebut biaya Rp. 1 miliar untuk penertiban GB itu masih sangat minim,”kata Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ikram Umasugi kepada Kabar Timur di Ambon, Senin (22/10).
Dia mengatakan, jika dalam perkembangannya, masalah di kawasan GB bisa tuntas, maka itu menjadi suatu prestasi bagi Pemerintah Provinsi Maluku beserta seluruh jajaran TNI/Polri yang telah membantu menuntaskan masalah tersebut.
“Jika dengan biaya yang masih minim ini dan dikemudian hari Pemprov, Pemkab Buru, DPRD maupun TNI/Polri berhasil tuntaskan masalah di GB, maka itu sebuah prestasi yang patut diapresiasi,”kata Politisi asal Dapil Buru-Buru Selatan itu.
Sementara itu, anggota DPRD RI, Mercy Chriesty Barends mengatakan, berapapun biaya yang dikeluarkan, tentunya itu untuk kepentingan masyarakat Maluku pada umumnya.
Sebab, menertibkan penambang dan perusahan di GB, tidak hanya asal bicara tanpa tinjau lapangan. Makanya, butuh dana operasional yang cukup untuk melihat persoalan itu.
“Ya harus butuh dana operasional pendukung. Jadi sekiranya dengan dana sebesar Rp 1 miliar itu, saya rasa cukup bagus. Terpenting, hasilnya juga harus sesuai dengan harapan bersama,”katanya.
Anggota Komisi VII DPR RI itu menyatakan, banyak masalah yang terjadi di Gunung Botak. Sebut saja, kerusakan lingkungan, kerusakan kemanusiaan, lonjakan ekonomi yang cukup tinggi serta masalah lainnya.
“Praktek ilegal sudah cukup banyak di GB. Tentunya, uang sebesar Rp. 1 miliar itu, untuk pihak-pihak yang bergerak disana. Mereka juga butuh kost dan makan,”pungkasnya. (Mg3)
