Sekilas Info

Tiga Kuitansi “Terangi” Kasus Bupati MTB

Istimewa/Kabartimurnews

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali mengelar pemeriksaan terkait laporan dugaan korupsi yang dilayangkan Anggota DPRD Maluku Tenggara Barat (MTB). Tercatat ada tiga ASN diperiksa lagi, Rabu, kemarin.

Pemeriksaan ketiga PNS dilingkup Pemkab MTB ini, dibenarkan Kasipenkum, Kejati Maluku, Sammy Sapulette, yang dikonfirmasi Kabar Timur, kemarin.  Hanya saja, siapa ketiga ASN yang diperiksa, Sammy enggan menjelaskan. “Ketiganya dimintai keterangan dengan puluhan pertanyaan, oleh jaksa penyelidik Abdul Hakim dan Gede Widhartama. Dimulai dari pukul 09.00 pagi sampai pukul 02.00 siang,” terang Samy.

Penyelidikan kasus yang diduga melibatkan Bupati MTB Petrus Fatlolon mulai bergulir di Kejati Maluku, sejak awal pekan. Namun Kejati mengaku penyelidikan masih sebatas melihat ada tidaknya pelanggaran undang-undang dalam kebijakan yang ditempuh Pemda Kabupaten MTB.

Kejati Maluku terkesan main teka-teki. Selain tertutup mempublis penyelidikan yang tengah dilakukan, kasus apa yang diusut, belum diungkapkan. Seperti disampaikan Kasipenkum Kejati tersebut, penyelidikan yang dilakukan berdasarkan nomenklatur kegiatan Kejati, yaitu, “Penyelidikan Kasus Dugaan Pelanggaran Undang-Undang.”

Dengan begitu, tim jaksa penyelidik Kejati Maluku masih berupaya mencari ada tidaknya pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Pemda Kabupaten MTB. Sementara kasus apa yang diusut, belum ada informasi dari pihak Kejati. “Kasusnya nanti dilihat, berdasarkan undang-undang yang dilanggar. Itu juga kalau ada seperti itu,” tandas Samy.

TIGA KUITANSI

Sementara itu, informasi lain yang dihimpun Kabar Timur menyebutkan,  ada tiga kuitansi  menjadi bukti bakal “terangi” kasus yang diduga melibatkan Bupati MTB Petrus Fatlolon yang sementara ini selidiki Kejati Maluku.

Ke-tiga kuitansi menjadi bukti pencairan anggaran kegiatan pelantikan pasangan Petrus Fatlolon-Agustinus Utualy  yang dikemas sebagai biaya tak terduga. “Diduga kuitansi-kuitansi itu berkaitan dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dan dana bencana,” ungkap sumber Kabar Timur, Rabu, kemarin.

Tiga kuitansi dimaksud, masing-masing  bernilai Rp 350 juta, tertanggal 28 Juli 2017. Kuitansi kedua dengan nilai jumbo Rp 1,25 miliar yang ditandatangani 1 Agustus 2017. Kemudian kuitansi ketiga nilai pencairan Rp 500 juta ditandatangani 3 Agustus 2017.

Ada dua kuitansi dengan keterangan yang sama. Untuk biaya tak terduga tahun 2017 masing-masing senilai Rp 500 juta dan Rp 1.250.000.000. Sedang, kuitansi dengan besaran Rp 350.000.000,- untuk biaya hari-hari besar kenegaraan/daerah.

Diduga ketiga kuitansi berkaitan erat dengan dana rawan pangan atau dana bencana yang disebut-sebut ikut diusut Kejati Maluku. Dan juga dana pelantikan pasangan Bupati Petrus Fatlolon-Agustinus Utualy, pada 20 Mei 2017 lalu.

Diduga masih terkait ketiga kuitansi, yakni adanya dana bencana alam senilai Rp 1,7 miliar namun dipergunakan untuk biaya pelantikan dimaksud. Celakanya, dana baru dicairkan setelah pelantikan dilakukan, sesuai tanggal ketiga kuitansi tersebut. “Kemudian setelah dana dicairkan, baru dana bencana senilai Rp 1,7 miliar dipakai untuk datangkan beras-beras itu,” ungkap sumber.

Diberitakan sebelumnya, bukti keseriusan Kejati Maluku mengusut Fatlolon, terungkap dari pengakuan Lobloby kalau dirinya sudah diminta menyerahkan sejumlah dokumen. Dokumen dimaksud akan menjadi informasi awal bagi tim jaksa guna melakukan telaah lanjutan terhadap laporan pihaknya ke Kejaksaan Agung RI, April 2018 lalu.

Tapi dalam pertemuan dengan Kejati, Lobloby mengaku tidak dimintai keterangan tapi menyampaikan sejumlah dokumen. “Beta kira katong belum kasih keterangan. Katong baru memberikan dokumen-dokumen kepada Kejaksaan, dua minggu lalu,” bebernya  kepada Kabar Timur, Senin (22/10) melalui telepon seluler.

Diakuinya, sebelum ‘menghadap’ Kejati Maluku, lebih dulu kasus-kasus tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Agung RI. Yakni laporan indikasi penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan oleh Pemda MTB. “Laporan kami tertanggal 20 April 2018 ke Kejaksaan Agung,” akuinya.

Sayangnya, mantan Ketua DPRD Kabupaten MTB ini menolak menyebutkan satu per satu kasus yang dilapor ke Kejagung RI tersebut. Namun soal kehadirannya di Kejati dua pekan lalu ia membenarkan hal itu terkait laporan ke Kejagung RI tersebut.

Simon Lobloby tak menepis kasus yang dilaporkan mencapai belasan kasus. Yang seperti diberitakan, mencapai 17 kasus.  “Kalau jumlah kasus yang dilaporkan, iya sekitar angka itu. Tapi kalau kasusnya apa saja, silahkan cros cek langsung ke Kejaksaan saja,” pintanya.

Sebelumnya Bupati MTB Petrus Fatlolon kepada Kabar Timur, menepis semua tudingan yang dialamatkan kepada dirinya. Bupati balik menantang untuk dibuktikan. “Saya mengharapkan kalau ada bukti-bukti itu lebih bagus diajukan (ke kejaksaan) agar kita sama-sama membersihkan cara-cara yang merugikan keuangan daerah. Saya ada tandatangan pakta integritas antara bupati dengan seluruh SKPD selaku pengelola anggaran. Intinya semua penganggaran harus sesuai prosedur dan berpedoman pada aturan. Kalau ada yang keliru berarti mereka melanggar pakta integritas. Saya persilahkan dan mendukung untuk diproses hukum,” tegas dia.

Sebut saja, soal tudingan penyelewengan 40 ton beras sejahtera dia menjelaskan tidak ada masalah itu. Namun  yang terjadi adalah menipisnya stok beras di tingkat distributor lokal kota Saumlaki. Stok beras menipis disebabkan rute kapal Tol Laut dari Surabaya untuk bulan Januari sampai bulan pertengahan Maret 2018 belum ditetapkan. “Kemenhub sementara lelang untuk rute MTB,” katanya.

Sementara stok beras yang disiapkan sebanyak itu untuk sejumlah desa yang mengalami gagal panen tak bisa didistribusikan, karena adanya cuaca buruk. “Itu tidak bisa didistribusikan karena cuaca laut tidak mendukung,” jelasnya

Lebih lanjut, Bupati mempersilahkan anggota dewan dan masyarakat jika menemukan ada penyimpangan dilaporkan ke penegak hukum. “Saya mempersilahkan itu langkah yang baik untuk kita memastikan pemerintahan ini benar-benar on the track dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Dia juga menyatakan, mendukung sepenuhnya dan menghormati langkah hukum yang bergulir di Kejati Maluku. Dia secara jentel mengaku siap diperiksa bila nantinya dipanggil tim jaksa. “Sebagai warga negara yang patuh pada hukum, saya siap memberikan keterangan bila dipanggil. Saya mendukung Kejati mencari pelaku, sekiranya itu ada. Saya yakin Kejati sangat profesional menyelidiki kasus ini,” ujarnya. (KTA)

Penulis:

Baca Juga