Sekilas Info

Pemkot Ambon Bergerak Tuntaskan ASN Koruptor

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - Pemerintah Kota dan Pengadilan Negeri Ambon melakukan koordinasi terkait aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat perkara korupsi.

“Kita telah berkoordinasi dengan PN Ambon untuk meminta dokumen dan nama sejumlah ASN yang terlibat kasus korupsi,” kata Kepala Badan Kepegawaian Kota (BKK) Ambon Benny Selanno, Jumat (19/20).

Ia mengatakan, surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah ditandatangani, tujuannya untuk menindak PNS  yang terlibat kasus korupsi.

“Kita telah mempelajari dan terus mengkaji isi SKB, selanjutnya menginventarisasi ASN Kota Ambon yang telah divonis bersalah, dan telah berkekuatan hukum tetap dalam kasus tipikor,” kata Selanno.

Menurut dia, hal pokok yang diatur dalam SKB tiga menteri, yakni penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penjatuhan sanksi, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pemecatan ASN harus dilakukan oleh PPK masing-masing wilayah. Apabila PPK tidak melaksanakan isi dari SKB itu, maka akan ada sanksi. “Sesuai jadwal yang ditetapkan Desember 2018, akan ditetapkan nama ASN yang terlibat kasus korupsi sesuai kajian aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selanno menyatakan, SKB tersebut telah menyepakati pemberhentian 2.357 orang ASN yang terlibat tindak pidana korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pemberhentian akan dilakukan kepada 2.357 ASN yang terdiri atas 1.917 ASN bekerja aktif di pemerintah kabupaten/kota, 342 ASN bekerja di pemerintah provinsi dan 98 bekerja di kementerian/lembaga di wilayah pusat

“Dari data tersebut tercatat sembilan ASN berasal dari Provinsi Maluku tapi belum merinci kabupaten dan kota. Sampai saat ini kita belum tahu siapa saja yang masuk dalam daftar pemberhentian tersebut,” kata Selanno.

Diketahui, dari 2.357 PNS, 1.917 di antaranya merupakan PNS yang bekerja di pemerintah kabupaten/kota, 342 PNS di pemerintah provinsi, dan sisanya 98 PNS di kementerian/lembaga di wilayah pusat.

Jakarta menduduki posisi pertama dengan jumlah 52 PNS yang terlibat korupsi, selanjutnya Sumatera Utara, menempati peringkat kedua untuk pemerintah provinsi terbanyak yang mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkrah, yaitu 33 orang. Lampung berada di urutan ketiga dengan jumlah 26 PNS.

Adapun untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota, Sumatera Utara menempati peringkat teratas dalam mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkrah. Pemerintah Kota Sumatera Utara, mempekerjakan 265 PNS berstatus inkrah kasus korupsi.

Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau, menempati peringkat kedua terbanyak yang mempekerjakan PNS berstatus terpidana tipikor inkrah, yaitu 180 orang.

Adapun pemerintah kabupaten/kota yang paling sedikit mempekerjakan PNS koruptor adalah Bangka Belitung, disusul DIY, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK melalui unit koordinasi dan supervisi pencegahan menjalankan fungsi trigger mechanisme untuk mendorong reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap 2.357 ASN yang belum diberhentikan, meskipun telah divonis bersalah melakukan korupsi.

“Progres sejak koordinasi awal dilakukan bersama sudah lebih baik. Diharapkan, dengan lebih spesifiknya data termasuk daftar nama yang diterima PPK di Kementerian ataupun Kepala Daerah, maka tindakan cepat bisa dilakukan,” ujar Febri.

Febri berharap, para PPK, termasuk kepala daerah yang paling mengetahui apa yang terjadi pada pegawai di lingkungannya. Itu dilakukan, agar membangun sistem pelaporan, sehingga tindakan hukum yang dilakukan tidak harus menunggu hingga ribuan ASN belum diberhentikan seperti saat ini.

ATURAN PEMECATAN

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengeluarkan surat keputusan yang bernomor: K 26 – 30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018. Surat tersebut ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat dan pejabat pembina kepegawaian di instansi daerah.

Surat ini, berisi mengenai aturan aparatur sipil negara yang bisa diberhentikan dengan tidak hormat terhadap mereka yang dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pindana korupsi.

Selain itu, surat tersebut berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan yang terdindikasi suap atau pungutan liar.

“Agar Saudara melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai negeri sipil yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum,” begitu bunyi salah satu bagian surat tersebut.

Melalui surat itu, Kepala BKN meminta pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri dari jabatan, karena paktik tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal yang penting lainnya, adalah segera memastikan tidak ada lagi praktik suap dan pungutan liar di instansi tersebut.

“Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan dilakukan oleh BKN dan Komisi Pemberantasan Korupsi,” begitu peraturan tersebut. 

(AN/KT)

Penulis:

Baca Juga