Manusia ditakdirkan lahir dengan dua jenis nyali yang saling bertolak belakang namun hidup berdampingan: nyali untuk berani, dan nyali untuk takut. Dua sifat bawaan ini terpatri mati dalam sanubari siapa saja, tak peduli apa pangkat dan kastanya.
Bahkan ketika nasib membawa seorang manusia menduduki kursi kepemimpinan, dualitas nyali ini tidak serta-merta menguap. Ia tetap ada, hanya saja manifestasinya sering kali menjadi abu-abu—antara kepatuhan administratif atau sekadar kompromi politis yang tragis.
Dalam hierarki kekuasaan daerah, kita kerap disuguhi fenomena menarik. Regulasi otonomi daerah sebenarnya telah memagari wewenang tiap kepala daerah dengan tegas. Wali Kota punya dapurnya sendiri, Gubernur punya wilayahnya sendiri.
Namun, dalam realitas politik di lapangan, aturan di atas kertas kerap kali tak berdaya ketika diperhadapkan dengan “relasi kuasa” informal. Ketika nyali takut yang berbicara, otonomi yang seharusnya berdaulat perlahan melentur demi menyenangkan sang patron di tingkat yang lebih tinggi.
Publik baru-baru ini disuguhi drama menarik dalam proses seleksi Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon. Sebelum nama definitif diumumkan, sempat berembus aroma skeptisisme yang menyengat di tengah masyarakat.
Muncul pertanyaan spekulatif: jika indikator kelulusan bukan lagi angka dan kompetensi murni, melainkan faktor kompromi politik, untuk apa anggaran daerah dikuras demi menggelar seleksi publik, tes asesmen, dan tetek bengek formalitas lainnya?
Tanpa transparansi yang kokoh, proses seleksi yang megah rentan dicurigai publik hanya sebagai “sabun pembersih” atau tameng regulasi agar pembuat kebijakan tidak disalahkan.
Ketika publik mulai bertanya-tanya dan spekulasi liar menggelinding liar di jalanan—termasuk klaim bahwa nama terpilih telah “didahului” pengumumannya oleh pihak luar—wibawa birokrasi taruhannya.
Publik seolah diposisikan sebagai penonton dalam teater “akal-akalan” yang naskahnya sudah ditulis di balik layar.
Namun, setiap koin memiliki dua sisi. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, bergerak cepat menepis narasi miring tersebut dengan argumen regulasi yang dingin dan taktis.
Terpilihnya Robert Sapulete sebagai Sekda definitif diklaim murni sebagai hasil dari proses yang terbuka, objektif, dan taat asas. “Yang menjadi dasar adalah kapasitas, kompetensi, dan integritas. Tidak ada pertimbangan politik dalam proses ini,” tegas Bodewin.
Bagi pihak Balai Kota, seluruh proses dari hulu ke hilir—mulai dari panitia seleksi, asesmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga terbitnya pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)—telah berjalan di relnya.
Tiga nama terbaik yang disodorkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dinyatakan sama-sama layak. Pada akhirnya, pemilihan satu nama diklaim sebagai keputusan objektif berbasis sistem merit, bukan karena intervensi atau syahwat politik lokal.
Mengenai koordinasi ketat dengan Gubernur Maluku yang sempat disorot tajam, Wali Kota meluruskannya sebagai kewajiban administratif yang mutlak, mengingat posisi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Sebuah argumen defensif yang secara normatif sulit untuk didebat.
Kini, setelah teka-teki terjawab dan pelantikan Robert Sapulete tinggal menunggu hari, publik Ambon tidak lagi butuh tontonan teater saling curiga.
Kehadiran Sekda definitif yang baru membawa beban ekspektasi yang teramat besar. Ia harus mampu membuktikan diri sebagai motor penggerak birokrasi yang independen, lincah, dan bersih.
Apakah proses seleksi kemarin murni sebuah meritokrasi yang jujur, ataukah sebuah kompromi politik berbalut formalitas administratif? Jawabannya tidak lagi berada di atas kertas ujian seleksi atau di dalam ruang klarifikasi Wali Kota.
Jawabannya akan tertulis nyata pada bagaimana pelayanan publik Ambon diperbaiki, bagaimana solidnya koordinasi antar-OPD ke depan, dan yang paling penting: Apakah Sekda yang baru ini dilahirkan untuk berani bersuara demi kepentingan rakyat, atau justru mewarisi nyali takut yang tunduk di bawah bayang-bayang kekuasaan? (****)
