KABARTIMURNEWS.COM.JAKARTA-Kabar mundurnya Gibran membuka babak baru istana. Prabowo butuh mitra sejiwa yang tak sekadar mengisi kursi, tapi kokoh meredam badai.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan pertanyaan mengenai kapan sosok penggantinya akan dipilih dan dilantik.
Wapres RI periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka menyebut, keberanian melepaskan jabatan demi kepentingan negara yang lebih besar merupakan bagian dari kedewasaan dalam bernegara.
Gibran menyampaikan pernyataan tersebut pada Kamis, 12 November 2026, setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR RI.
Dia menjelaskan, seorang pemimpin pada akhirnya harus mampu menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi.
Atas dasar itulah, Gibran memilih untuk tidak mempertahankan mati-matian posisi yang didudukinya.
“Namun, ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar jabatan, posisi, atau pembuktian diri. Ada masa di mana seseorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingannya sendiri,” kata Gibran.
Menurut dia, mempertahankan jabatan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Ada keputusan yang justru menuntut keberanian untuk melepaskan posisi yang sedang diemban.
“Karena kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi, tapi keberanian untuk melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar,” ujar Gibran.
Dia mengungkapkan, keputusan berhenti dari jabatan RI 2 setelah melalui pertimbangan panjang dan matang. Gibran menyebut, langkah tersebut diambil dengan penuh kesadaran serta kecintaan kepada rakyat Indonesia.
Wapres Gibran menutup pernyataan pengunduran dirinya dengan pesan emosional kepada masyarakat Indonesia. Dia menyebut, keputusan berhenti dari jabatan Wakil Presiden menjadi akhir dari satu bab perjalanan hidupnya, tetapi bukan akhir kecintaannya kepada Tanah Air.
“Sampai di sini saya ingin menutup satu bab perjalanan ini dengan rasa syukur. Hari ini mungkin satu bab dalam perjalanan saya akan berakhir, tetapi kecintaan saya kepada Indonesia tidak akan pernah berakhir,” kata Gibran.
Wali kota Solo periode 2020-2023 itu memastikan, tetap memiliki komitmen untuk bersama masyarakat Indonesia dalam berbagai kondisi. “Saya akan selalu setia bersama masyarakat Indonesia apapun kondisinya,” ucap Gibran.
Selain itu, Gibran menyampaikan, terima kasih atas segala dukungan, kritik, doa, dan pelajaran yang diterimanya selama menjalankan amanah sebagai Wapres. Dia kemudian menutup pernyataannya dengan menyebut nama lengkapnya dan menyampaikan salam perpisahan.
“Saya Gibran Rakabuming Raka terima kasih untuk setiap dukungan, setiap kritik, setiap doa, dan setiap pelajaran. Terima kasih Indonesia dan sampai jumpa lagi,” katanya mengakhiri.
Proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Presiden, melainkan harus melalui mekanisme pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa proses tersebut diawali dengan surat pemberitahuan dari MPR kepada Presiden Prabowo Subianto setelah menerima pengunduran diri wakil presiden.
Presiden kemudian diminta mengajukan dua nama calon pengganti beserta dokumen persyaratannya. Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu di antara kedua calon tersebut.
Setelah ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih, calon yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik oleh MPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai derasnya arus pemakzulan di parlemen dan langkah mundur Gibran membuat pergantian kursi wapres menjadi keniscayaan yang harus disiapkan dengan cermat.
Baginya, di tengah ketidakpastian sosial, ekonomi, politik, dan geopolitik saat ini, Indonesia tidak sekadar membutuhkan wakil presiden yang cakap membantu presiden mengurai masalah rumit, melainkan juga figur berkaliber dengan legitimasi sosial yang kokoh.
“Problemnya mencarinya tidak mudah. Jika dari parpol biasanya dari parpol yang memiliki suara terbanyak kedua atau ketiga,” ujar Ubedilah.
Bila merujuk studi yang dilakukan Laboratorium Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Saiful Mujani Research Center (SMRC) bertajuk Kepemimpinan Nasional Demokratik-Transformatif: Studi Evaluasi Opinion Leader pada Oktober 2026, terdapat beberapa nama dengan penilaian tertinggi.
Survei ini melibatkan 200 responden dari kalangan terdidik, akademisi, serta jurnalis senior.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD berada di urutan teratas dengan skor 7.6, disusul Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan. Sedangkan, Gibran mendapat poin 4,4 dan Kaesang Pangarep 4,0.
Adapun tercatat beberapa tokoh politik lain ikut dinilai seperti Ganjar Pranowo (6,8), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (6,5), Megawati Soekarnoputri (6,4), Yusril Ihza Mahendra (6,0), Surya Paloh (5,7), Muhaimin Iskandar (5,4), dan Puan Maharani (5,1).
Menurut Ubedilah, sosok ideal tersebut bisa diambil dari kalangan non-partai politik guna meredam friksi elite, atau jika berasal dari partai politik, lazimnya diambil dari partai peraih suara terbanyak kedua atau ketiga di parlemen.
Bahkan, ia menyebut Prabowo bisa saja memilih menjalankan pemerintahan sendirian tanpa wakil presiden hingga pemilu mendatang apabila tidak menemukan figur yang benar-benar tepat.
“Soal kekhawatiran ‘matahari kembar’ saya kira itu berlebihan karena justru yang menentukan adalah Presiden sendiri yang akan mencalonkan pengganti wapresnya di hadapan majelis MPR. Jadi tergantung kemampuan Presiden siapa yang akan dicalonkan untuk mencari pengganti wapres. Tentu dengan pertimbangan yang cermat,” tambah Ubedilah.
Ubedilah merumuskan kriteria wapres ideal pendamping Prabowo sebagai kombinasi karakter dan kapasitas dari tiga mantan wapres terdahulu, yaitu kecerdasan teknokratis-intelektual ala B.J. Habibie, kepiawaian mengelola stabilitas ekonomi secara profesional ala Boediono, serta ketokohan sosial-keagamaan yang menyejukkan ala Ma’ruf Amin.
“Pertanyaannya, adakah yang memenuhi tipologi seperti tiga orang itu yang melekat pada tubuh politik satu orang? Ini yang susah,” kata Ubedilah.
Senada, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menekankan sosok paling dibutuhkan Prabowo saat ini adalah figur profesional dan teknokrat yang piawai membenahi persoalan ekonomi.
Kebutuhan ini mendesak mengingat berbagai survei kredibel menyoroti belum stabilnya harga kebutuhan pokok, sulitnya penciptaan lapangan kerja, tantangan pemberantasan korupsi di sektor hukum, hingga persoalan kontemporer seperti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Ini semua butuh profesional, teknokrat, dan utamanya kalau memang ada figur ekonomi yang pas mengatasi itu akan lebih baik. Tapi kalau memang tidak ada, figur-figur lain juga patut dipertimbangkan di internal koalisi pemerintahan,” ujar Agung.(TIR)
