KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati Buru Selatan (Bursel), terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2021 disampaikan ke DPRD untuk dibahas.

Wakil Bupati Bursel Gerson Eliezer Selsily  menyampaikan kepada Ketua DPRD Muhadjir Bahta, dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama, DPRD Kabupaten, kemarin.

Selsily mengatakan penyampaian LPJ merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara. “Sesuai amanat pasal 31 ayat satu menyatakan Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Keuangan Negara,”ucapnya.

LPJ yang disampaikan ke DPRD, setelah pemerintah daerah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK 19 Mei 2022 lalu. “LPJ APBD merupakan media saling bersinergi dalam berbagai peran dan tanggungjawab, guna mencapai hasil pembangunan sesuai yang direncanakan selama satu tahun,”tuturnya.

Kendati masih menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun penilaian atas laporan keuangan Pemda Bursel oleh BPK telah meningkat dari aspek tata kelola maupun administrasi keuangan daerah. “Kita belum capai status opini puncak yakni:WTP dan masih pada WDP. Namun laporan BPK menunjukkan hasil semakin baik,”katanya.

Ketua DPRD Bursel Muhadjir Bahta meminta Bupati Safitri Malik Soulisa agar dapat menghargai undangan paripurna wakil rakyat setempat.”Kami menaruh harapan besar kepada Bupati agar setiap kontribusi DPRD terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah melalui rekomendasi dan sikap politik fraksi yang disampaikan kepada pemerintah daerah agar dipelajari dan ditindaklanjuti,”ingatnya.

Rapat paripuna penyampaian LPJ Bupati Tahun anggaran 2021 dipimpin Ketua DPRD Muhajir Bahta didampingi Wakil Ketua I Jamatia Booy dan Wakil Ketua II La Hamidi. Sekda Bursel Iskandar Walla, pimpinan TNI/Polri, pimpinan OPD, pimpinan instansi vertical serta undangan lainnya hadir pada paripurna tersebut.

Dalam paripurna itu, empat Fraksi yang ada di DPRD Bursel masing-masing Fraksi Nasional Demokrat Untuk Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Persatuan Nurani Rakyat, Fraksi Gerakan Amanat Pembangunan Demokrasi menyatakan sikap politik akan menyampaikan pemandangan umum pada paripurna penyampaian terhadap LPJ APBD 2021 yang waktu pelaksanaannya akan disampaikan setelah dilakukan pembahasan. (KTL)