KABARTIMURNEWS.COM.JAKARTA-Posisi Gibran kian terdesak seiring eskalasi penggalangan HMP di DPR dan penegasan pintu hukum di pengadilan telah tertutup pascavonis final MA.
Isu pemakzulan dan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru pada November 2026. Persoalan ini bermula dari polemik keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Gibran menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 2019 sebagai dokumen pemenuhan persyaratan pendidikan setingkat SMA dalam pencalonan Pilpres 2024.
Dokumen tersebut kemudian dipersoalkan melalui gugatan hukum. Perdebatan utamanya adalah apakah dokumen pendidikan yang dimiliki Gibran benar-benar membuktikan kelulusan dari jenjang pendidikan setara SMA.
Dalam putusan pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Namun, MK tidak mengabulkan permohonan pemohon -yang diajukan oleh 12 pemohon, dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, sebagai salah satu penggugat- karena persoalan kedudukan hukum. MK juga menegaskan bahwa temuannya tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.
Putusan itu kemudian memunculkan perdebatan mengenai kemungkinan DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme pemakzulan. Keesokan harinya, pada 7 Oktober 2026, beredar surat usulan pemakzulan yang dikaitkan dengan anggota fraksi NasDem, Tonny Tesar.
Surat tersebut mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Meski begitu, Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, membantah adanya usulan resmi pemakzulan dari NasDem dan menyebut kabar itu sebagai berita bohong (hoax).
Beberapa hari berselang, tepatnya pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742K/TUN/2026. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan pada 2019 batal dan tidak sah secara hukum.
Tidak hanya itu, MA juga memerintahkan agar dokumen ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Putusan MA tersebut kemudian ditafsirkan oleh sejumlah pihak sebagai perkembangan hukum yang dapat memengaruhi legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.
Pada awal November 2026, sejumlah partai politik menyampaikan sikap yang berbeda terhadap tindak lanjut putusan MA dan MK: PDIP menilai, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai opsi yang paling rasional; PKS menyatakan akan menjalin komunikasi terlebih dulu dengan sejumlah partai untuk menyamakan sikap.
PKB menyebut akan mengkaji penggunaan hak angket; Golkar menilai HMP lebih tepat jika tujuannya mengarah pada opsi pemberhentian wakil presiden; sedangkan Gerindra mengingatkan agar putusan MA tidak serta-merta dianggap sebagai dasar pemberhentian Gibran.
Pada 9 November 2026, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan ada organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi yang ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme resmi parlemen.
Oleh karenanya, pembahasan pemakzulan Gibran yang sebelumnya berlangsung secara informal memasuki tahap baru setelah DPR menerima laporan pengajuan HMP.
Proses tersebut lantas mulai bergerak ke tahap kelembagaan DPR. Sehari sebelum Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dibuka pada 9 November 2026, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan sejumlah anggota DPR mulai menggalang dukungan untuk mengusulkan HMP.
Pada tahap awal, dia menyebut sudah ada lebih dari 25 anggota DPR yang memberikan dukungan.
Pada hari Rapat Paripurna dilaksanakan, 10 November 2026, Mardani memberikan pembaruan informasi, jumlah anggota DPR yang telah menandatangani usulan HMP bertambah menjadi sekitar 50 orang.
Menurut Mardani, para penanda tangan berasal dari enam fraksi atau mayoritas fraksi di DPR. Namun, dukungan tersebut masih merupakan sikap personal anggota, bukan keputusan resmi masing-masing fraksi.
“Hampir 50. Surat sudah disampaikan ke pimpinannya. Banyak fraksi,” kata dia melalui aplikasi perpesanan kepada awak media, Selasa (10/11/2026).
Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan pimpinan dewan berkomitmen untuk menindaaklanjuti usulan HMP setelah pembukaan masa sedang, dengan tetap menghimpun pandangan fraksi-fraksi serta alat kelengkapan dewan.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, baimana, siapa dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tuturnya dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-11, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Masih di Senayan, demonstrasi mewarnai peringatan Hari Pahlawan di depan Gedung DPR/MPR RI. Salah satu aksi digelar DPP Gema Keadilan yang mendesak Gibran mengundurkan diri atau diproses pemakzulan.
Massa juga meminta DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional serta mendesak pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pada sore harinya, Aliansi Selamatkan Bangsa turut menggelar aksi di depan Gedung DPR. Selain membentangkan spanduk bertuliskan ‘Makzulkan Gibran’, massa menyuarakan persoalan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, kebakaran hutan dan lahan, serta meminta pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi tersebut sempat menutup sebagian Jalan Gatot Subroto di depan kompleks parlemen.
Polda Metro Jaya sebelumnya mencatat terdapat 74 titik penyampaian aspirasi di Jakarta dan Tangerang pada hari itu, dengan estimasi total peserta mencapai 2.500–2.700 orang.
Pada hari yang sama, kabar pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden menyeruak. Informasi mengenai pengunduran diri putra sulung Presiden Joko Widodo itu terdengar berbarengan dengan keluarnya informasi terkait pertemuan antara dirinya dengan Prabowo di rumah dinas Presiden di Widya Candra III, Jakarta Selatan.
Selasa pagi sekitar pukul 10.00 WIB, pertemuan yang kemudian dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi tersebut disebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Berdasarkan informasi yang beredar, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad turut serta dalam pertemuan tersebut.
“Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan masyarakat, bahwa benar pagi hari tadi Bapak Presiden ada pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden,” ungkapnya dalam konferensi pers sebelum acara penganugerahan gelar pahlawan nasional 2027, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Prasetyo mengatakan dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niatnya untuk undur diri dari Istana Wapres. Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra tersebut enggan menjelaskan apa yang melatarbelakangi alasan Gibran untuk mundur sebagai wakil presiden.
Dia hanya memastikan niat pengunduran diri itu disampaikan karena Gibran kini tengah menghadapi dinamika yang berkembang di publik berkaitan dengan keputusan MK maupun MA.
“Dalam pembicaraan tersebut, Bapak Wakil Presiden bersama tentunya Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang, berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” bebernya.
PRABOWO TAK TOLAK
Prasetyo berkata Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri Gibran dari kursi wakil presiden. Namun, Prasetyo juga tidak dengan gamblang menyebut bahwa Presiden menerima maksud wakilnya itu. Di dalam diskusi, Prabowo disebut hanya memberikan banyak saran kepada Gibran.
Namun, selain menyatakan niat pengunduran diri, Gibran juga dikatakan Prasetyo, memohon kepada Prabowo untuk memberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hanya saja, Presiden tidak memberikan tenggat waktu, hingga berapa lama Gibran dapat membuktikan keabsahan dokumennya.
“Ya, kan, itu proses hukum. Untuk selanjutnya, kita tentunya menghormati dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara,” tegasnya.
Seiring dengan kondisi tersebut, Gibran juga akan tetap bekerja seperti biasa dan menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden. Tidak hanya itu, dengan dinamika yang terjadi, Prasetyo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpin Prabowo ini tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Ya (masih bekerja seperti biasa). Perlu kami sampaikan bahwa dinamika apa pun yang terjadi, kami, pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, tetap fokus menjalankan tugas. Setiap hari Bapak Presiden juga memimpin rapat,” jelas dia.
Hanya berselang sekitar 1,5 jam, di Istana Wakil Presiden, Gibran menyampaikan keterangan pers kepada awak media yang sudah menunggu kabar terkait kemunduran dirinya sejak pagi. Namun, alih-alih menyatakan mundur dari posisinya, Gibran justru menyatakan niatnya untuk ‘berjuang’ kembali untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumennya.
Menurutnya, berjuang kembali untuk menempuh jalur hukum merupakan saran yang diberikan Prabowo pada pertemuan pagi tadi.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD sampai dengan S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di MA,” kata Gibran usai mengonfirmasi pertemuan empat mata dengan Prabowo pagi tadi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tidak ada lagi jalur hukum bagi Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di pengadilan.
Menurut Yusril, putusan Mahkamah Agung (MA) bersifat final. Terlebih, Gibran bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut, sehingga ia tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
“Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi, dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).
Menurutnya, perkara di MA melibatkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat. Sementara, Gibran tidak mengajukan diri sebagai tergugat intervensi, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menempuh upaya hukum lanjutan.
Semestinya, pembuktian keabsahan dokumen pendidikan dilakukan melalui proses persidangan, bukan lewat pernyataan atau pembuktian di luar pengadilan. Terlebih, perkara tersebut telah melewati proses hukum dan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
“Membuktikan itu kan waktu sidang. Ya, kalau di luar pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan,” ujarnya. (TIRTO.ID)
