KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Riak politik nasional akibat beredarnya narasi liar yang menyeret nama Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, direspons tegas oleh kader di daerah.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar Lessy, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar yang melayangkan somasi terbuka terhadap Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra.
Dukungan ini menegaskan soliditas struktural Partai Golkar dari pusat hingga daerah dalam melindungi kehormatan organisasi serta marwah kepemimpinan partai dari berbagai tudingan yang dinilai tidak berdasar.
Bagi Golkar Maluku, kebebasan berpendapat di ruang publik harus tetap berjalan di atas rel tanggung jawab, bukan ditegakkan di atas asumsi liar tanpa bukti.
“Setiap tudingan yang disampaikan ke publik harus memiliki dasar fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kami di daerah berdiri satu barisan dengan DPP untuk menjaga marwah partai dan kepemimpinan Ketua Umum,” ujar Umar Lessy menanggapi polemik tersebut.
Langkah hukum berupa somasi terbuka ini sebelumnya diumumkan secara resmi oleh Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Koordinator Tim Hukum Muhamad Sattu Pali bersama Juru Bicara Derek Loupatty, berdasarkan kuasa langsung dari Bahlil Lahadalia.
Sorotan utama Bakumham tertuju pada konten video di kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV bertajuk “Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?”.
Dalam video tersebut, terdapat rangkaian pernyataan yang dinilai secara sengaja mengarahkan tudingan serius kepada Bahlil Lahadalia, mulai dari dugaan keterlibatan dalam pertemuan menjelang penangkapan sejumlah jenderal hingga isu kriminalisasi dalam perebutan kursi Ketua Umum Golkar.
Jubir Tim Hukum Bakumham DPP Golkar, Derek Loupatty, menegaskan narasi tersebut bukan sekadar menyerang pribadi Bahlil, melainkan isu sensitif yang berbahaya bagi stabilitas politik nasional serta efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” tegas Derek sambil membacakan Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026.
Atas dasar potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE (Pasal 27A juncto Pasal 45 serta Pasal 28 ayat 1) dan ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP, Bakumham DPP Partai Golkar memberikan tenggat waktu yang ketat kepada para pihak terkait.
Dalam kurun waktu paling lambat 3×24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra dituntut untuk segera mencabut pernyataan yang dipersoalkan, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Ketua Umum Partai Golkar beserta seluruh kader dan simpatisan melalui berbagai media, serta menurunkan (take down) dan menghentikan segala bentuk penyebaran konten video terkait dari platform media sosial demi menghindari langkah hukum formal.
Meski menyiapkan langkah hukum lanjutan ke ranah pidana, Bakumham menegaskan somasi terbuka ini dikedepankan sebagai bentuk itikad baik untuk menyelesaikan persoalan secara patut sebelum proses peradilan ditempuh.
Bagi Golkar Maluku, tegaskan Umar Lessy, perang terhadap informasi sesat yang mencederai integritas institusi politik adalah ujian penting dalam merawat ruang publik agar tetap sehat, objektif, dan berpijak pada kebenaran objektif, pungkasnya. (KT)
