KABARTIMURNEWS.COM, LANGGUR - Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan,  wilayah Kei Besar masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Maluku Tenggara saat ini meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI Perwakilan Maluku, tapi dari sisi anggaran yang ada sangat tidak cukup. Khusus Kei Besar, perlu perhatian serius dari pemerintah," kata Hanubun  di Langgur, belum lama ini.

Menurutnya, Kei Besar merupakan kecamatan tertua dan telah dimekarkan menjadi lima kecamatan, tetapi dari sisi insfraktruktur nyaris tidak ada sama sekali.  Masyarakat Kei Besar kata Hanubun, bahkan tidak tahu di mana ibu kota kecamatan karena sulitnya akses perhubungan terutama sarana-prasarana jalan.

Minimnya anggaran untuk belanja pembangunan di Maluku Tenggara, khususnya Kei Besar dan Kei Kecil, membuat Pemkab Malra terus menyuarakan hal tersebut kepada Pemerintah Pusat. "Yang kita terima kurang lebih Rp 874.99 miliar, tapi dari anggaran sangat tidak cukup untuk belanja pembangunan di Malra. Kita masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. Ketika di Jakarta, saya selalu sampaikan ke DPR RI maupun Kementrian terkait agar bisa melihat Maluku Tenggara yang telah melahirkan empat kabupaten/kota lain di Maluku," katanya.

Hanubun akan mengefektifkan struktur organisasi kepegawaian di lingkup Pemkab Malra sebagai bentuk penghematan belanja pegawai yang selama ini terbilang cukup besar. "Jangan terlalu besar yang artinya kaya struktur tapi miskin kualitas. Kita harus melihat itu ke depan supaya irit biaya, karena penyerapan anggaran ini lebih banyak pada belanja pegawai dari pada pembangunan," sebut Hanubun.

Dia melanjutkan, Pemkab Malra akan merampingkan struktur organisasi perangkat daerah karena sebelumnya belanja pegawai lebih besar dari belanja pembangunan. “Itu yang akan kita lakukan,” ujarnya. (KTL)