Sekilas Info

Bupati Dukung Pembakaran Kapal Ikan Ilegal

Muhammad Taher Hanubun

KABARTIMURNEWS.COM, LANGGUR - Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mendukung kebijakan pembakaran kapal ikan yang beroperasi di perairan daerah tersebut secara ilegal atau tidak memiliki izin resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Terkait perizinan maupun pelanggaran di laut saya tidak maini-main. Kalau Ibu Susi (Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan) menyatakan kapal dengan GT sekian tidak dilengkapi dokumen dan lainnya dapat dibakar atau ditenggelamkan, saya selaku Bupati Malra setujui itu," tegasnya.

Hanubun menegaskan hal itu usai rapat koordinasi dengan Bea Cukai Kota Tual, terkait data yang menyebutkan nilai ekspor perikanan Malra nihil atau nol. "Salah satu sektor potensial yang dapat dibangun di daerah ini adalah kelautan dan perikanan, di mana sumber kekayaan Malra cukup melimpah namun nilai ekspornya berada pada angka nol," katanya.

Provinsi Maluku, kata Hanubun, secara keseluruhan merupakan lumbung ikan, tetapi di mana ikannya berada dan apa yang dihasilkan masih menjadi tanda tanya. Ia menyatakan, jika saat ini nilai ekspor perikanan Malra disebut nol (tidak ada), maka pemerintah daerah harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor perikanan. "Kita tau daerah kita daerah ikan, tapi ikannya lewat mana dan dibawa kemana, entah ke Jakarta atau ke luar negeri, kita tidak tahu," katanya.

Kata Hunubun, di perairan Malra, di tengah laut, seperti ada "kota-kota kecil" (pengelola), namun ada aturan tentang siapa yang memiliki kewenangan memberikan izin, baik kota, kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.

Karena itu, bila ada kapal ikan beroperasi tanpa izin sudah sepatutnya dimusnahkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah maupun keuangan negara.

Hanubun juga mengingatkan masyarakat tidak menggunakan potasium dan bom ikan. "Saya tidak bisa tolerir itu, dan bila tertangkap di laut harus menerima sanksi hukum yang berlaku. Jangan datang untuk minta tolong,” tegasnya.

"Saya dan teman-teman semua ingin kerja sama yang baik sehingga kita melakukan perubahan-perubahan maupun perbaikan-perbaikan. Apa yang sudah dibuat pada waktu yang lalu kita usahakan untuk tingkatkan dan yang belum mari kita kerjakan," sambung Hanubun. (ANT/KT)

Penulis:

Baca Juga