KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah hukum tegas. Melalui Bagian Hukum Setda, Pemkot resmi mengadukan kasus dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat “bodong” ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.
Pengaduan yang dilayangkan pada Selasa, 10 November 2026 ini merupakan tindak lanjut dari audit investigatif yang dilakukan Inspektorat Kota Ambon.
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Ambon, Henry Toisuta, mengungkapkan langkah ini penting untuk menguji keaslian dokumen, menelusuri kewenangan penerbitan, serta membongkar pihak-pihak yang terlibat di balik dokumen palsu tersebut.
“Langkah pengaduan ini kami tempuh untuk menjaga kewibawaan administrasi pemerintahan, melindungi keuangan daerah, serta memastikan setiap tindakan yang mengatasnamakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Henry di Balai Kota Ambon, Kamis.
Selain memalsukan dokumen administrasi, praktik ini juga diendus memicu potensi kerugian keuangan negara atau daerah. Kendati demikian, besaran kerugian pastinya masih memerlukan pembuktian resmi melalui pemeriksaan aparat berwenang.
Menariknya, dari penelusuran awal, pihak yang diadukan justru bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Ambon. Hal ini mengindikasikan adanya pihak luar yang ikut terseret atau memanfaatkan celah birokrasi.
Saat ini, pihak Bagian Hukum Setda Kota Ambon masih menanti disposisi dari Kapolresta kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk tindak lanjut sesuai prosedur.
Tahapan ini mencakup kemungkinan pembuatan laporan polisi dan penerbitan surat tanda penerimaan laporan apabila persyaratannya terpenuhi.
Dengan demikian, Henry menegaskan tahapan yang telah dilakukan Pemkot Ambon saat ini masih sebatas penyampaian surat pengaduan, sementara penerbitan laporan polisi masih berproses di kepolisian.
Pemkot Ambon menyatakan menghormati penuh kewenangan dan independensi aparat penegak hukum dalam memeriksa dugaan tersebut secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
“Pemerintah juga meminta media menyampaikan informasi secara tepat dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah,” pungkasnya. (KT)
