KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Ada potensi pembayaran kredit ASN dilingkup Kabupaten Buru Selatan (Bursel), macet. Penyebabnya, gaji mereka dialihkan ke bank swasta lain.

Belum setahun, La Hamidi menjabat Bupati, Kabupaten Bursel. Kebijakan kontroversial telah diambil. Salah satunya, mengalihkan pembayaran gaji ASN dari Bank Maluku, ke Bank Moderen.

Tak jelas “masalah” antara Bank Maluku dan Pemkab Bursel. Tapi, kebijakan pengalihan pembayaran gaji sudah berjalan kendati bertahap.

“Pengalihan sudah jalan. Tahap pertama, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pendidikan, sudah dialihkan,” ungkap sumber pejabat dilingkup Pemkab Bursel, kemarin.

Dia mengatakan, Dinas Pendidikan, miliki jumlah pegawai terbanyak dari semua OPD yang di Pemkab Bursel.  “Jumlah pengawainya 891 orang. Gaji mereka sudah dialihkan ke Bank Moderen, untuk bulan ini,” ungkap dia.

Selanjutnya, lanjut dia, pengalihan pembayaran gaji dari OPD-OPD lainnya, akan menyusul pada bulan-bulan berikutnya. “Untuk gaji ASN di Dinas Pendidikan, yang disetor ke bank modern, capai Rp 3,2 miliar per bulan,” beber pejabat itu.

Setelah Dinas Pendidikan, ungkap dia, pengalihan  berikutnya adalah: Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. Kedua dinas ini miliki sebanyak 460 pengawai. “Berikutnya, dua dinas ini, yakini: Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian,” bebernya.

Menurut dia, data jumlah dana gaji perbulan yang digeser atau dialihkan untuk dua dinas ini (Kesehatan dan Pertanian), capai Rp 5,2 miliar dari total Rp 11,8 miliar, yang selama ini dikelola Bank Maluku dan Maluku Utara, itu.

“Jadi bulan-bulan berikutnya, dana tersebut tidak lagi dikelola olah Bank Maluku-Malut, tapi dikelola oleh bank modern, salah satu bank swasta yang bermarkas di Kota Ambon,” bebernya.

POTENSI KREDIT MACET

Sementara itu, informasi yang diperoleh kabartimurnews.com, di Bank Maluku-Malut, Cabang Namrole, tidak menepis adanya kebijakan Bupati Bursel, terkait pengalihan pembayaran gaji ASN, yang selama ini dikelola Bank Maluku-Malut, dialihkan ke Bank Moderen.

“Iya, benar ada kebijakan Bupati Bursel seperti itu. Kami, tidak tahu masalah apa, sehingga ada kebijakan pengalihan itu,” ungkap salah satu pengawan Bank Maluku-Malut, di Namrole, Rabu, kemarin.

Menurut dia,  pengalihan atau berpindah bakal ada resiko naiknya angka kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL).  Pasalnya, kata dia, sistem pemotongan otomatis gaji pembayaran kredit tidak lagi berjalan jika dana telah berpindah ke bank lain.

“Kalau gaji pindah, otomatis tagihan kredit ASN di Bank Maluku jadi macet, sebab sistem tak bisa potong langsung,” papar pengawai Bank Maluku, itu.

Langkah, Bupati La Hamidi dinilai kontroversi. Bagaimana tidak, kebijakan ini dianggap kontraproduktif dengan semangat memperkuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Kepala daerah seharusnya dukung eksistensi dan peran strategis bank daerah, bukan justru melemahkannya,” sebutnya.

Upaya wartawan kabartimurnews.com, konfirmasi Bupati La Hamidi, Sekda Hadi Longa, dan  Wakil Bupati Gerson Selsily, belum ada jawaban. Bahkan, Bupati dan Sekda tidak merespons panggilan maupun pesan yang dikirim wartawan media ini.

Sedangkan Wakil Bupati dikonfirmasi irit bicara. “Saya belum tahu. Itu urusan Sekda dan lainnya. Nanti saya cek dulu,” singkat Gerson sebelum meninggalkan Kantor Gubernur Maluku.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Bursel, terkait dasar kebijakan ini maupun dampaknya terhadap hubungan keuangan dengan Bank Maluku-Malut. (KTL)