KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Perhatian Pemerintah Pusat (Pempus) terhadap masalah kesehatan di Maluku patut diapresiasi.
Apresiasi itu, bukan tanpa alasan buktinya peningkatan fasilitas kesehatan di Bumi Raja-Raja dilakukan. Salah satunya Rumah Sakit RSUD Namlea (Maluku), yang dihadiri langsung Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Menanggapi kunjungan kerja Menkes Kamis, 17 July 2025, meninjau kondisi fasilitas dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Buru, Maluku, Gubernur Hendrik Lewerissa mengatakan ini, merupakan bukti nyata komitmen Pempus melakukan pemerataan akses Kesehatan yang berkualitas hingga ke pelosok negeri.
“Perlu diketahui, Maluku yang merupakan Provinsi Kepulauan dengan 1.340 pulau, dengan luas wilayah 712.479 yang terdiri dari 92,4 persen lautan dan 7,6 persen daratan serta jumlah penduduk 1,9 juta jiwa yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota”, urainya.
Dengan kondisi tersebut, lanjut Lewerissa, akses dan konektivitas geografis dan demografi Kesehatan masih menjadi isu klasik dalam menjamin kualitas Kesehatan di Wilayah Kepulauan.
Sebutnya, Provinsi Maluku memiliki 240 Puskesmas dan 29 Rumah Sakit yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, 10 Rumah Sakit di antaranya berada di Pulau Ambon dengan 2 rumah sakit kelas B dan sisanya kelas C, Kelas D.
Sementara untuk tenaga Kesehatan, dokter spesialis berjumlah 206 di Provinsi Maluku, 109 dokter spesialis berada di Kota Ambon, 97 dokter spesialis berada diluar pulau Ambon.
“Jadi kami di Maluku sangat membutuhkan pemerataan dokter spesialis untuk 10 Kabupaten/Kota lainnya, selain itu perlu diperhatikan peningkatan kesejahteraan dalam pemberian intensif agar dokter spesialis tertarik untuk bertugas di 10 kab/kota di Maluku”, katanya.
Menurutnya, program Quick Win Peningkatan Kelas Rumah Sakit Daerah pada tahun 2025 di RSUD Namlea, sedangkan 5 RSUD lainnya dialokasikan 2026 di Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku.
Dikatakannya peningkatan kualitas Rumah Sakit Daerah didukung dengan penambahan alat kesehatan melalui program SIREN agar pembayaran BPJS sesuai kelas standar.
“Pada tahun 2024, cakupan elektronik rekam medik Provinsi Maluku mencapai 78 persen, dibutuhkan penguatan program digitalisasi agar mencapai 90 persen yang terintegrasi dalam 1 sehat platform”, ungkapnya
Pada tahun 2026 lanjut fia, dalam mengembangkan pelayanan telemedis pada 11 Kabupaten/Kota untuk meningkatkan akses dan pelayanan yang lebih berkualitas akan dikembangkan rumah sakit bergerak guna menjangkau daerah tertinggal dan daerah perbatasan, tambah Lewerissa.
“Ketika mendengar Pak Menteri akan berkunjung ke Maluku, sebagai Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, ini merupakan sukacita terbesar kami karena Pak Menteri bisa menyaksikan pelayanan kesehatan di Maluku, tidak mudahnya pelayanan Kesehatan di daerah kepulauan seperti halnya Provinsi Maluku, kami juga bersyukur lewat program Quick Win kami bisa memiliki Rumah Sakit yang representative, apa arti rumah sakit kalau tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia, apalagi Maluku adalah salah satu provinsi yang menjadikan negara Republik Indonesia, karena negara lahir hanya 8 provinsi, salah satunya adalah Provinsi Maluku,” pungkas mantan Anggota DPR RI tersebut. (KTL)
