KABARTIMURNEWS.COM, JAKARTA – Gejolak geopolitik akibat perang Israel-Iran berdampak pada fluktuasi nilai tukar dan kenaikan harga minyak dunia. Ekonomi Indonesia bisa tersengat.
Eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Iran telah memicu kekhawatiran global akan stabilitas ekonomi dunia. Dampak konflik ini mulai terasa di berbagai sektor, mulai dari melonjaknya harga komoditas energi, gejolak pasar keuangan, hingga ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
Sebagai negara net importir minyak mentah dan terkoneksi dengan ekonomi dunia, Indonesia berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai dampak negatif ini.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Fathul Nugroho mengatakan konflik di Timur Tengah selalu menjadi faktor penentu utama harga minyak global.
Berdasarkan data Refinitiv, harga minyak Brent dan WTI pada pertengahan Juni 2025 masing-masing melonjak 10,74 persen dan 11,08 persen.
“Dalam sepekan terakhir, harga minyak Brent dan WTI telah melonjak lebih dari 10 persen. Harga kini bergerak mendekati level 90 dolar AS per barel, padahal asumsi harga minyak dalam APBN 2025 kita hanya 82 dolar AS per barel,” ujar Fathul, Selasa (17/6/2025).
Kondisi ini, sambungnya, menjadi masalah serius bagi Indonesia yang masih mengimpor sekitar 813 ribu barel minyak mentah dan produk BBM per hari. Pasalnya, menurut Fathul, setiap kenaikan 1 dolar AS pada harga minyak ICP (Indonesian Crude Price), beban subsidi dan kompensasi energi diperkirakan bertambah Rp 1,5 triliun per tahun.
“Jika harga terus naik dan bertahan di atas asumsi APBN, defisit anggaran kita bisa membengkak. Ini alarm bagi kita untuk serius mengejar swasembada energi,” tegas Fathul.
Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, juga memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa realisasi harga ICP per 13 Juni masih di angka 70,05 dolar AS per barel, di bawah asumsi APBN yang sebesar 82 dolar AS per barel.
Untuk sementara, kondisi ini posisi ICP yang masih berada di bawah asumsi makro APBN memberi ruang fiskal yang cuku untuk bergerak. Namun, jika ketidakstabilan geopolitik masih terjadi dan tak bisa diredam, APBN terancam bekerja lebih keras untuk menggelontorkan subsidi.
“Tidak hanya karena ICP-nya tapi juga kursnya yang ditunjukkan Pak Wamen Suahasil juga terus bertambah,” tuturnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (17/6/2025). “Tentunya juga akan ada outlook sampai akhir tahun,” imbuh Febrio.
ANCAMAN
Sementara itu, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memperingatkan potensi stagflasi atau situasi di mana inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan.
Hal ini dapat dipicu oleh pembatasan perdagangan di selat Hormuz, jalur di mana pasokan minyak dunia didistribusikan, imbas konflik yang meningkat di kawasan tersebut.
