KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sekretaris Daerah (Sekda), Sadali Ie, membuka Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi Maluku, yang berlangsung di di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, Kamis (22/5).

Saat membacakan sambutan Gubernur, Sadali menjelaskan secara geografis Maluku termasuk sebagai provinsi bercirikan kepulauan dengan luas wilayah yang didominasi laut sebesar 92,4 persen.

“Dari luas total Provinsi potensi sumber daya perikanan tersebar pada 3 Wilayah Pengelola Perikanan (WPP) 714 Laut Banda,715 Laut Seram dan 718 Laut Aru,”rincinya.

WPP  kata dia, merupakan wilayah potensi produksi tuna nasional, dan telah dimasukkan dalam Rencana Nasional Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 107/KEPMEN-KP/2015 yang telah diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029.

“Jenis tuna yang dominan adalah tuna sirip kuning yellow fin tuna, yang selama ini masih ditangkap secara tradisional menggunakan alat pancing nelayan skala kecil dan telah bersaing ketat di pasar internasional,” jelasnya.

Tantangan yang dihadapi ungkapnya, adalah rumpon dalam konteks regional sebagai negara anggota RFMO (Regional Fisheries Management Organization), selain menghindari konflik pemanfaatan ruang laut salah satu tujuannya agar tidak berimplikasi buruk terhadap pangan laut.

“Diharapkan pertemuan kali ini mengangkat rumpon sebagai pokok-pokok pembahasan penting, sejalan dengan misi ke-lima yakni pengelolaan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau sumber daya alam yang berkelanjutan,”tukasnya.

Sambung dia, secara Nasional KKP melalui Permen KP Nomor 36 Tahun 2023, telah mengatur penempatan dan alokasi rumpon di Maluku, untuk wilayah pesisir di atas 12 mil laut, dan sebagai bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Maluku saat ini melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, telah disusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang penetapan dan alokasi rumpon untuk perairan di bawah 12 mil.

“Secara serius kita diharapkan mencermati perubahan lingkungan strategis yang menuntut eksplorasi dan inovasi yang produktif dari kita sekalian, karena kita menyadari sungguh potensi kelautan dan perikanan tidak dapat dibiarkan terus menerus menjadi sumber daya bersama, yang dieksploitasi dengan tidak terkontrol dan tidak memperhatikan kaidah keberlanjutan sumber daya perikanan yang kita miliki,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Maluku itu berharap, konsep yang dapat diterjemahkan dalam pertemuan dimaksud sesuai kebutuhan real di lapangan, dan selanjutnya bisa dilegalkan agar menjadi pedoman dan rujukan bersama dalam pengelolaan perikanan tuna di Maluku.

Sebagai informasi, perwakilan Dirjen KKP, Akademisi, Perwakilan Bakamla Maluku, Perwakilan Danlantamal IX Ambon, KSOP Ambon, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Cabang Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, dan stakeholder terkait hadir pada pertemuan tersebut. (KTL)