KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Penetapan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk beberapa daerah di Maluku, dianggap belum merata dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini, berdampak terhadap aktifitas masyarakat, maupun pelaku usaha yang menggantungkan hidup dari BBM.

Keterbatasan kouta tersebut dirasakan pada dua daerah, yaitu Kabupaten Buru Dan Buru Selatan (Bursel), yang terungkap dari hasil pengawasan DPRD Provinsi Maluku.

Dengan keterbatasan dan pengawasan yang ditemui di lapangan, lembaga penyambung lidah rakyat itu bertekad, memperjuangkan penambahan Kouta BBM untuk dua daerah tersebut.

"Dalam komitmen kita rapat dengan para pengusaha minyak dan migas di Buru dan Buru Selatan telah disampaikan. Kami akan perjuangkan untuk penambahan Kouta kedua daerah," ungkap Anggota Komisi II, Ari Sehertian kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Rabu (21/5).

Menurutnya, upaya yang dilakukan komisi, bentuk atas perjuangan aspirasi rakyat untuk mendapatkan BBM, terkhususnya petani, nelayan, serta pengendara yang menggantungkan hidup dari pekerjaannya.

"Hal ini dimaksudkan agar tidak membuat masyarakat bimbang mencari BBM kemana, karena salah satu kebutuhan yang sangat prinsip,"ucapnya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan agendakan rapat bersama Pertamina dan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas ESDM, untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, untuk nantinya disampaikan ke Pemerintah Pusat, khususnya melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina.

"Kita akan perjuangkan agar adanya penambahan Kouta BBM untuk kedua daerah itu,"jajinya. (KTL)