KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Lucky Wattimury, mengungkapkan peningkatan mutu pendidikan di provinsi seribu pulau ini, harus dilihat secara menyeluruh.
“Untuk meningkatkan mutu pendidikan, seharusnya tidak hanya difokuskan semata pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tetapi harus dilihat secara menyeluruh,” ujar Wattimury kepada wartawan di baileo rakyat karang panjang, kemarin.
DIkatakannya sekolah yang berada di pusat kota seperti Ambon, dan kabupaten/kota lainnya masih banyak yang belum tersentuh, dengan berbagai persoalan yang sangat kompleks.
Misalnya sambung politisi banteng mocong putih itu, baik dari sisi keberadaan guru, kualitas dan kapasitas guru, infrastruktur pendidikan seperti ruang belajar, laboratorium dan lain sebagainya.
“Untuk memperbaiki pendidikan di Maluku dengan fokus pada daerah 3T pada hakekatnya kami mendukung. Karena bagaimana pun wajah 3T harus sejalan sebanding dengan pengembangan pendidikan di daerah lainnya di Indonesia. Tapi kalau mau prioritas disana tidak apa-apa, tapi ingat bahwa pendidikan tidak bisa dipetakan-petakan daerah ini penting dan ini tidak penting,”ujarnya.
Wattimury menekankan pendidikan harus diletakan dan dibahas secara komprehensif sehingga mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di Maluku.
“Dalam upaya penanganan perlu dilakukan identifikasi masalah pendidikan secara menyeluruh. Hal ini yang perlu dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, sehingga program yang dijalankan tersistem selaras dengan permasalahan yang terjadi di setiap daerah,”sarannya.
Wattimury menyebutkan belum lagi keterbatasan APBD Maluku yang hanya Rp.3,3 triliun, dimana 60 persen diantaranya habis terpakai untuk biaya belanja birokrasi, termasuk pembayaran hutang pinjaman PT SMI setiap tahun Rp.137 miliar, ditambah efesiensi anggaran yang dilakukan selama tiga tahap.
“Dengan berbagai permasalahan diatas sudah tentu anggaran untuk pembangunan, secara penyelesaian pendidikan dan lain sebagainya akan semakin minim,”terangnya.
Lanjut dia, perlu dilakukan terobosan atau kebijakan lainnya oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, termasuk melobi ke Pemerintah Pusat untuk adanya tambahan biaya.
“Saya usul, beliau dekat dengan Presiden mestinya mengambil langkah dan berbicara dengan Pempus, itu diluar APBD. Entah itu apa namanya anggaran itu, harus kita lakukan seperti itu. Kalau cuma berharap APBD, saya percaya betul, tidak akan pernah menyelesaikan masalah pendidikan di Maluku,”tuturnya.
Sebagai penyambung lidah rakyat dirinya tetap mendukung pelbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku, terutama peningkatan mutu pendidikan.
“Saya berharap di era pak Hendrik dan pak Abdullah persoalan pendidikan, kemiskinan atau lainnya kalau bisa diselesaikan secara lebih baik. Kita mendukung langkah apa yang mereka lakukan, tetapi harus dibicarakan secara bersama-sama untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program untuk penyelesaian potret pendidikan yang masih rendah di dibawah rata-rata nasional,”harapnya. (KTL)
