KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Provinsi Maluku terus memperkuat kapasitas pengawasan di tingkat pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dan panwaslu kelurahan/desa (PKD) menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
“Saat ini Bawaslu di semua kabupaten/kota di Maluku sedang fokus melaksanakan bimbingan kepada pengawas TPS dan PKD dalam rangka persiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair, di Ambon Rabu.
Ia menyatakan, bimtek yang dilakukan Bawaslu selain menghadirkan narasumber internal, juga turut melibatkan pihak eksternal.
“Materi utamanya adalah pengawasan penghitungan suara dan rekapitulasi bagi PTPS serta PKD dan pengawasan rekapitulasi bagi Panwascam,” ujarnya.
Ia menyampaikan tujuan utama Bimtek adalah memberikan pemahaman terhadap regulasi, kepekaan terhadap potensi pelanggaran dan kemampuan membuat laporan hasil pengawasan.
Subair juga mengingatkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan PKD untuk mengedepankan integritas saat menjalankan tugas pengawasan di Pilkada serentak 2024.
Selain itu, Bawaslu juga mengantisipasi potensi tantangan teknis di lapangan, seperti lokasi TPS yang sulit dijangkau, minimnya akses komunikasi, hingga kemungkinan adanya tekanan dari pihak tertentu.
“Kita tidak menutup mata terhadap berbagai kendala geografis dan sosial di Maluku. Namun, dengan pelatihan yang intensif, kami optimistis para pengawas bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik,” katanya.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Bawaslu untuk memitigasi potensi pelanggaran Pilkada, termasuk praktik politik uang, manipulasi suara, dan intimidasi terhadap pemilih.
Dengan memperkuat pengawasan di tingkat lokal, Bawaslu berharap dapat menjaga kualitas demokrasi di Maluku. Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan partisipatif dengan melaporkan pelanggaran yang mereka temui.
Hal ini dianggap penting untuk memperkuat sinergi antara pengawas dan masyarakat, khususnya dalam mendeteksi potensi pelanggaran yang sulit dijangkau oleh pengawas resmi. Bawaslu juga telah membuka posko pengaduan di setiap kabupaten/kota sebagai pusat koordinasi dan penerimaan laporan pelanggaran.
“Keterlibatan aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan pengawasan pilkada. Mari kita jadi penyelenggara pemilu yang berintegritas sehingga pesta demokrasi ini bisa berlangsung aman dan damai,” ajak Subair.
Pada Pilkada 2024 Bawaslu Maluku menyiapkan 3.301 pengawas TPS bertugas selama satu bulan hingga tujuh hari setelah pemungutan suara. (AN/KT)
