KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Berikan orang Maluku politik santun. Jangan bumbui keinginan berkuasa pribadi dengan menghalal segala cara.

Pernyaan ini disampaikan Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN), Maluku, Haerudin Tuarita, menjawab dinamika rekaman kampanye pasangan Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath, di Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), yang seolah-olah maju pasangan ini di Pilkada Maluku, November 2024, mendatang, atas “perintah” Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Pak Prabowo sudah tegas dan terang menyatakan, Pilkada 2024, mendatang, ini tidak ada pasangan calon “titipan” dirinya sebagai penguasa. Semua proses pemilihan hingga terpilih menjadi kepala daerah diserahkan kepada rakyat memilih, tanpa intervensi.  Pak Prabowo, orang demokratis,” tegas Tuarita, menjawab Kabar Timur, Minggu, tadi malam.

Bahkan, lanjut dia,  bahwa Prabowo tidak ikut cawe-cawe atau titip pasangan kepala daerah sana dan, sini termasuk Maluku, siap dia pertanggung jawabkan. “Dan, itu Pak Prabowo sampaikan dalam forum resmi. Ini bukan saya karang ya, tapi ini ada bukti resmi,” sebutnya.

Dikatakan, kesantunan dan keadilan berpolitik Presiden terpilih dan sebagai bapak bangsa ini, jangan dikotori hanya karena syahwat ingin berkuasa pribadi, kemudian nama biliau dijadikan “engineering” untuk mendongkrak popularitas. “Orang Maluku, sudah cerdas. Berikanlah politik yang santun. Mari jaga marwah Pak Presiden terpilih,” imbaunya.

Apalagi, lanjut Tuarita, keberhasilan atau kemenangan Prabowo di Maluku, tidak hanya satu Parpol yang berperan. “Jadi jangan seolah-olah mencitrakan diri,  kalau Pak Prabowo menang di Maluku, karena peran satu Papol. Kemenangan Pak Prabowo di Maluku kerja kolektif. Semua koalisi Parpol pengusung ikut bekerja. Ini yang harus digaris bawahi,” terangnya.

Karena kemenangan Prabowo di Maluku bagian dari kerja kolektif partai koalisi, tidak heran bila  Pak Prabowo memberikan kebebasan bagi rakyat memilih calon kepala daerah dengan demokratis, tanpa intervensi dirinya sebagai Presiden terpilih.

Buktinya, di Maluku, sendiri juga Parpol koalisi Prabowo berbeda pilihan dalam mencalonkan kepala daerahnya. “Kalau, misalnya, Pak Prabowo “perintah” di Maluku, kadernya dari Partai Gerindra, harus jadi Gubernur, tentu skemanya seluruh parpol koalisi pengusung Prabowo di Pilpres, semua diarahkan mendukung pasangan yang diperintahkan itu. Tapi, buktinya kan tidak seperti, itu,” urai Tuarita.

Dia berharap masyarakat Maluku, tidak  “ditipu” oleh opini-opini liar yang sengaja disetting dalam rangka menarik simpati. Padahal, faktanya tidak ada perintah-perintah apapun dalam “pesta” demokratis serentak, yang akan berlangsung, pada November 2024, mendatang dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

POLITIK ABUNAWAS

Sementara itu, Ketua AMPG Maluku, Faisal Hayoto, menegaskan prototipe figur pasangan calon kepala daerah atau calon gubernur yang kerap mencatut nama “penguasa” sekelas Presiden sebagai lahan mencari simpati, sebagai prilaku-prilaku curang alias misi politik abunawas.

“Saya kira semua prilaku para calon pemimpin, yang mulai beraksi di panggung-panggung kampaye dengan membawa-bawa nama penguasa, sebagai prilaku curang atau abunawas, sudah terbaca publik. Hanya saja, warga atau masyarakat perlu diingatkan,” kata Hayoto, dihubungi via telepon seluernya, terpisah, tadi malam.

Menurut dia, siapapun yang akan dipilih masyarakat Maluku, sebagai gubernur Maluku, mendatang, adalah pilihan demokratis. Dan, orang yang akan terpilih tentunya akan sinergi kerjanya dengan pemerintah pusat atau presiden terpilih, karena gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.

“Jadi siapapun dari tiga pasangan calon gubernur Maluku yang ikut dalam kontestasi Pilkada Maluku, miliki kesempatan yang sama dalam membangun Maluku, lima tahun mendatang. Kalau ada yang klaim ada perintah penguasa atau presiden, maju dan kemudian jadi rujukan harus dipilih, sangat tidak logis,” terangnya.

Yang harus dicatat, bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto, sudah tegaskan, kalua dalam “pesta” Pilkada 2024, serentak di seluruh Indonesia, termasuk Maluku, tidak ada pasangan calon “titipan” penguasa atau dirinya sebagai Presiden terpilih.

Peranyataan itu, sudah jelas dan tegas. “Itu berarti semua pasangan calon sama, tidak ada yang istimewa. Jadi kalua ada yang bawa-bawa, nama perintah penguasa atau presiden, itu adalah calon pemimpin yang tidak pede alias tidak percaya diri,” tutup politisi Partai Golkar ini. (KT)