KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Tim Pengembang KKN Kebangsaan Kemendikbudristek menyatakan bahwa keberlanjutan program KKN inovatif di desa-desa di Maluku perlu kolaborasi Perguruan Tinggi (PT) dengan Pemerintah daerah (Pemda) setempat.
“Terkait keberlanjutan tentu dibutuhkan sinergi antara pemerintah dengan perguruan tinggi maupun pihak terkait dengan mahasiswa agar program atau inovasi pembangunan yang dihadirkan dapat dilanjutkan oleh masyarakat setempat,” kata Sekretaris Tim Pengembang KKN Kebangsaan Kemendikbudristek Dr Ninuk Purnaningsih di Ambon, Sabtu.
Ninuk mengungkapkan bahwa inti dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kebangsaan ini adalah melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah bukan sekedar bermitra dengan pemerintah daerah namun termasuk didalamnya sokongan dana untuk menyukseskan program ini.
“Jadi Dikti dalam hal ini Belmawa memberikan sebagian pendanaan sebesar Rp1,5 miliar nah dibutuhkan juga kontribusi pemerintah daerah dalam hal pendanaan,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa KKN kebangsaan menggabungkan banyak perguruan tinggi di Indonesia untuk saling bertukar pikiran dan saling mengenal segala aspek satu sama lain.
“Karena memang standar untuk menyelenggarakan KKN itu kan berbeda-beda mahasiswa bisa saling belajar di situ,” katanya.
Ia menjelaskan, mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang tidak menetapkan standar objektif dari kegiatan KKN, namun jika merujuk pada peraturan menteri maka setiap kegiatan KKN harus mengandung aktivitas belajar, jenis kegiatan dan tujuan kegiatan itu.
