DPRD Maluku Kunker di Malra Soroti Masalah Kamtibmas

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyambangi, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Kehadiran para wakil rakyat tersebut di Bumi Larvul Nagabal, dalam rangka melakukan pengawasan, sekaligus menyoroti masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) disana.

Kehadiran mereka di Kantor Bupati Malra, disambut Penjabat (Pj) Sekda setempat, Nikodemus Ubra, Selasa (19/3).

Dalam pertemuan itu, Pj Sekda menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di wilayah Malra atau pulau Kei Kecil dan Kei Besar, hingga persoalan kamtibmas saat pemilu berlangsung.

Sebab masalah pesta demokrasi lima tahunan yang dilaksanakan secara serentak itu, kamtibmas diantaranya konflik horizontal antar warga ohoijang dan pemda, pemda dan pokarina serta perkelahian lainnya.

Selain itu, masalah pemalangan berupa pemasangan sasi adat (hawear) juga mewarnai kekisruhan pasca pelaksanaan Pemilu yang diduga dilakukan oleh penyelenggara terhadap oknum-oknum caleg tertentu sehingga menimbulkan kegaduhan politik.

Diungkapkannya pemasangan sasi adat dilakukan di kantor KPU setempat dan juga pintu masuk Bandara Karel Sadsuitubun Langgur di Ibra.

Atas kerjasama pemda dan TNI-Polri lanjut Pj Sekda, semua kondisi gangguan kamtimbas dapat ditangani dan diselesaikan.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisis I Amir Rumra menyatakan, masalah kamtibmas di Malra ini juga menjadi tanggungng jawab bersama.

“Karena dalam konteks pemerintahan maka ada pemerintah kabupaten dan provinsi.untuk itu kami hadir disini sebagai wujud tangungjawab bersama dalam rangka melihat potret ini, sehingga persoalan kamtibmas di Malra ini tidak terulang lagi,” ingatnya.

Menurut politis Partai Kedilan sejahtera (PKS) itu, akibat persoalan kamtibmas berdampak pada banyak hal yang terjadi.

“Akibat gangguan kamtibmas juga mengakibatkan lesunya perekonomian (peredaran uang di pasar saat ini susah). Selain itu pula, terjadi tingginya angka inflasi di Malra dan Kota Tual,” terangnya.

Rumra juga mengingatkan, selaku pemimpin dalam hal ini aparatur pemerintahan harus berjiwa besar ketika dikritik oleh warga masyarakat.

“Kalau ada kritikan dari masyarakat itu wajar. Jangan telinga tipis. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai aparatur pemerintahan, baik itu kepala daerah, DPRD, pimpinan TNI-Polri, camat, dan kepala ohoi,”tegasnya. (KTL)

Komentar

Loading...