Kabupaten MBD Masuk Zona Hijau Pelayanan Publik

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) akhirnya mendapatkan status Zona Hijau dalam hal Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024 oleh Ombudsman RI Provinsi Maluku.

Padahal sebelumnya di tahun 2023 lalu lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab MBD rata-rata memperoleh nilai 40,25. Bahkan terendah dari 11 kabupaten dan kota se Maluku.

Namun kali ini Pemkab MBD berhasil membuktikan daerah ini berhasil naik predikat dari merah menjadi hijau. Terkait pencapaian pihaknya, Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benjamin Noach menyampaikan apresiasinya kepada Ombudsman RI Perwakilan Maluku.

Yang telah melakukan pendampingan terhadap dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka perbaikan pelayanan publik di daerahnya.

Karena itu Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh aparatur pemerintah daerah yang dengan tulus menyampaikan usulan perbaikan. Sehingga penilaian bisa lebih baik kedepan yang tujuannya cuma satu, yakni rakyat harus tersenyum.

"Hasilnya kami dari merah menuju hampir Hijau masih menyangkut sedikit di kuning, jadi ada 3 OPD yang sudah berhasil sampai di Hijau. Tapi masih ada beberapa lagi yang belum bisa mudah mudahan tahun ini kita perbaiki sedikit demi sedikit lama lama jadi Hijau semua,” aku Bupati diterima Kabar Timur Selasa (20/2/2024).

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku Hasan Slamat mengatakan pihaknya mengapresiasi Pemkab MBD.

Menurutnya, Bupati MBD bisa menjadi contoh baik atau front model untuk kabupaten/kota lain. Bahwa MBD dari zona merah langsung melejit ke hampir sama hijau dengan nilainya 76,5%, tinggal 2 digit lagi yakni mencakup 28% dari ambang batas yang paling bawah untuk Zona Hijau adalah 78%.

“Hari ini juga kita memberikan penghargaan khusus kepada tiga OPD yaitu Dinas Sosial Kabupaten MBD yang memperoleh nilai yang tinggi, kedua Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten MBD dan Dinas Kesehatan Kabupaten MBD. Mudah-mudahan yang belum baik itu akan menyusul secepatnya,”ujar Hasan Slamat.

“Pandangan masyarakat terhadap Kabupaten MBD luar biasa, bahwa mereka mengapresiasi sungguh terhadap Pemkab MBD yang hari ini dibawah kepemimpinan Bupati,” akui pimpinan Ombudsman RI Perwakilan Maluku itu.

Dia juga berharap kedepan bukan hanya beberapa OPD yang dinilai, seperti RSUD dan tiga lainnya yang belum hijau harus diusahakan menjadi Hijau.

“Tadi dari hasil rapat, Bupati sudah berkomitmen untuk kedepan setelah kembali mengumpulkan para Staf dan seluruh OPD untuk bergerak lagi. Supaya mengejar untuk kedepan Insya allah bukan hanya terima penghargaan sebagai Zona Hijau di sini, tetapi beliau berharap langsung terima di pusat dan antusiasnya luar biasa,” urai Hasan Slamat.

Sekadar tahu, Puskesmas Tiakur jumlah nilainya 66,6, kemudian Dinas Pendidikan 71,40, Puskesmas Werwaru 71,77, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 77, 57, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu 78, 81, Dinas kesehatan 79,30, Dinas Sosial 83, 37 jadi yang sudah hijau adalah Dinas Sosial ,Dinas Kesehatan dan Dinas Penanam Modal Satu Pintu 75,42 atau kategori C dengan Opini Kualitas Sedang. (KTA)

Komentar

Loading...