Anggaran Pilkada Belum Terpenuhi, Pemda Diingatkan Lakukan  Efesiensi

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Secara keseluruhan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Maluku sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Sayangnya, realisasi dana Pilkada yang diteken dalam NPHD tidak sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.19.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota tahun 2024.

Buktinya  dari 40 persen dana Pilkada yang seharusnya dicairkan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, tidak direalisasi oleh Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Permasalahan ini berdampak pada sisa anggaran 40 persen yang tidak dicairkan, akan dibebankan pada APBD 2024, bersamaan dengan sisa anggaran 60 persen yang harus dicairkan di tahun ini.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk melakukan perhitungan APBD dengan baik sesuai kebutuhan KPU dan Bawaslu.

"Saya sudah memberikan surat edaran Januari 2023 mengingatkan ini, tetapi saya ulangi terus ada daerah yang melaksanakan, ada yang belum melaksanakan. Bagi yang  belum menyerahkan 40 persen, mereka harus melakukan perhitungan APBD mereka, KPU dan Bawaslu kebutuhannya berapa, berarti harus dipenuhi tahun ini semua,"kata   Mendagri dalam konferensi pers di kantor Gubernur, Kamis (11/01).

Untuk memenuhi kebutuhan itu,  Pemerintah daerah harus melakukan efisiensi, mulai dari mengurangi perjalanan dinas, hingga kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak penting.

"Perjalanan dinas kurangi, rapat di hotel kurangi lebih banyak rapat di kantor, program-program di Dinas yang terlalu tinggi kurangi, kegiatan yang tidak perlu kurangi aja,"sentilnya.

Tito menyakini jika hal ini dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka kebutuhan anggaran Pilkada dapat tercapai.

"Saya berapa kali  melakukan efisiensi banyak daerah ternyata bisa. Jadi saya sangat yakin kalau dilakukan efisiensi yang belum menyerahkan 40 persen berarti membebankan anggaran 2024, dan tidak lain berarti melakukan efisiensi,"pungkas Tito yang jjuga Mantan Kapolri tersebut. (KTL)

Komentar

Loading...