Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Politik

AJI Ambon Ingatkan Jurnalis Netral di Pemilu 2024

badge-check


Ilustrasi Perbesar

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon mengingatkan seluruh jurnalis untuk tetap netral dalam perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua AJI Ambon, Khairiyah Fitri mengatakan, secara etika, media atau jurnalis memiliki peran untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan adil dan terbuka.

“Dengan cara independen tidak memihak siapa pun baik pasangan calon atau calon legislatif yang ikut berkompetisi,” kata Khairiyah, di Ambon, Kamis.

Menurutnya, jurnalis juga tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena akan berpengaruh pada pemberitaan dan karya jurnalistik yang dihasilkan.

“Ini yang paling penting. Jurnalis tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena akan berpengaruh pada pemberitaan dan karya jurnalistiknya,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan, saat membaca tren hoaks Pemilu pada 2019, pola penyebarannya masih akan sama lewat media dan potensinya dapat terjadi pada Pemilu 2024.

Di tahun politik kali ini bentuk hoaks menyasar suara pemilih yang rata-rata adalah anak muda sebagai pengguna platform sosial media yang mana 60 persen merupakan suara pemilih pemula.

“Maka media punya peran penting ikut mengantisipasi masifnya penyebaran hoaks dengan teknik cek fakta yang bisa digunakan di redaksi baik itu debunking atau prebunking,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, tugas media harus melakukan disiplin verifikasi kepada sumber berita. Serta tidak memberitakan informasi yang kurang lengkap agar berita tidak bias.

“Penting diingat, jurnalis perlu paham bagaimana mekanisme penyelenggaraan Pemilu, tahapan dan proses hingga Pemilu itu selesai untuk mengawasi dan memastikan berjalan dengan baik dan transparan lewat berita,” terangnya.

Dengan begitu, ia melanjutkan, dapat menjadi sarana edukasi kepada masyarakat pemilih. Sehingga dapat dipahami media mana yang bisa menjadi acuan untuk dipercaya.

Khairiyah menyebutkan, pada 2019, wacana politik identitas dan isu-isu sensitif di tingkat pusat digiring ke daerah sehingga timbul ujaran kebencian dan perpecahan di masyarakat. Misalnya serangan kepada kelompok minoritas dan kelompok rentan, maka media perlu menghindari ini.

“Isu-isu ini yang membentuk opini publik melalui pemberitaan dan cenderung mendiskriminasi kelompok-kelompok itu,” ucapnya. (AN/KT)

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

15 Hari di Luar Daerah per Bulan: Pemerintahan KKT Dinilai “Jalan Setengah Mesin”, DPRD Didesak Ambil Sikap

25 Juli 2026 - 20:17 WIT

Pelni Ambon & Tim Gabungan Perketat Pengawasan Kapal dari Penyelundupan Satwa Dilindungi dan Barang Terlarang

22 Juli 2026 - 21:30 WIT

BKKBN Maluku & Muslimat NU Bergandengan, Ubah Edukasi Stunting Jadi Aksi Nyata Lewat “Ibu Asuh”

21 Juli 2026 - 20:33 WIT

Ini Strategi Pemprov Maluku di Blok Masela Biar Putra Daerah Tak Cuma Jadi Penonton

21 Juli 2026 - 20:21 WIT

Menanti Blok Masela: Pelni Ambon Siap “Tancap Gas” Jika Arus Logistik Mulai Membanjir

17 Juli 2026 - 00:14 WIT

Trending di Maluku