Ada “Orang Kuat” Dibalik Gagalnya Mutasi Birokrasi di Pemkot Ambon

KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Sudah ada temuan Rp 9 miliar pengunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Kota Ambon terancam disclaimer 2023.

Mereka bermain sampai ke Jakarta.  Ada politisi dan pejabat birokrasi. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD), Kota Ambon, jadi alasan perombakan birokrasi dijegal.

Rencana merombak birokrasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), Ambon, setelah ibukota provinsi Maluku ini dipimpin seorang penjabat Walikota, kerap gagal.  Gagalnya perombakan birokrasi salah satunya lantaran Kepala BPKAD, Apris Benel Gasperz alias ABG, masuk dalam daftar mutasi.

Informasi menjegal  perombakan birokrasi di Pemkot Ambon,  tak hanya melibatkan pejabat-pejabat tertentu  dilingkup Pemkot yang turun gelanggang. Tapi, wakil rakyat di gedung rakyat di Belakang Soya, ikut bercuap-cuap menggagalkan rencana perombakan birokrasi itu.

“Penyebabnya ada nama Apris yang masuk daftar mutasi. Jadi dong pertahankan. Sampai dong lobi di Gedung DPRD Kota Ambon untuk sama-sama masuk Jakarta menggagalkan perombakan birokrasi. Ini bukan, rahasia bung,” kata salah seorang politisi di Gedung DPRD Kota, kepada Kabar Timur.

Menurut dia, orang-orang kuat  itu yang selama ini “bermain” menggagalkan rencana mutasi tersebut.  Penjabat Walikota, Bodewin Wattimena, kata dia, terus berjuang agar perombakan birokrasi ini tetap jalan. Hanya saja, kerap dikadali.

Bahkan, informasi lain yang dihimpun Kabar Timur menyebutkan,  Pemkot Ambon disclaimer 2022 dan tahun-tahun sebelum salah satu penyebabnya pengelola keuangan yang amburadul. Kabarnya beberapa lembaga pemeriksa keuangan merekomendasikan agar Apris diganti dengan pejabat lain untuk selamatkan Pemkot Ambon dari disclaimer.

BPK RI tahun 2022 menemukan sedikitnya Rp 33 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan hingga saat ini, temuan tersebut belum dapat diselesaikan. Lagi-lagi, Apris disebut-sebut sebagai “dalangnya.”

Bahkan, di tahun ini, 2023 atau tahun berjalan, informasi terbaru yang diperoleh Kabar Timur sudah ada temuan Rp 9 miliar pengunaan anggaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dipastikan untuk 2023 ini Kota Ambon terancam disclaimer.

Salah satu politisi penting di gedung rakyat, Belakang Soya, disebut-sebut punya peran penting dalam mempertahankan Apris.

Penjabat Walikota Ambon, yang kembali dikonfirmasi via telepon selulernya dan pesan whatsAPP, yang dikirim tadi malam, tidak direspon. (KT)

Komentar

Loading...