Murad Masih Kuat di Pilgub 2024
Walaupun PDIP tidak akan berikan rekomedasi, dari sisi figur Murad masih kuat di Maluku.
AMBON - Gubernur Maluku Murad Ismail dinilai masih kuat selaku incumben. Pasangannya, Barnabas Orno juga dianggap mampu bersinergi menjalankan tugas dan fungsinya selaku Wakil Gubernur. Keduanya disarankan berpasangan kembali di Pilgub 2024.
Di lain sisi meski telah didepak dari PDIP, orang nomor satu di birokrasi Pemda Maluku itu masih berpeluang terpilih kembali di momentum Pilkada 2024 mendatang. "Yang pasti sebagai incumbent, Pak Murad masih kuat,"catat akademisi FISIP Universitas Pattimura Ambon Johan Tehuayo kepada Kabar Timur, ditemui di ruang kerjanya, Senin (29/05).
Menurut Johan, didepaknya Murad Ismail sebagai Ketua PDIP Maluku merupakan isu politik terkini. Walau hal itu disebabkan oleh isterinya Widya Murad Ismail yang memilih PAN sebagai kendaraan politik untuk mencalonkan diri sebagai bacaleg DPR RI.
"Beta pikir itu konsekuensi politik. Keputusan yang rasional dan wajar dari PDIP sesuai mekanisme internal PDIP sendiri," ujar Johan.
Menurutnya, dampak negatifnya bagi Murad adalah didepak keluar dari PDIP sebagai parpol yang begitu berpengaruh di Maluku. Tapi secara pragmatis Murad masih punya pengaruh signifikan di Maluku sejak Pilgub Maluku tahun 2019 lalu.
Hal itu bisa dilihat dari peran Murad Ismail yang memperjuangkan terpilihnya sejumlah kepala daerah, sebut saja Buru Selatan dan Kabupaten Kepulauan Aru. Artinya, di sejumlah daerah, sang incumbent berhasil mempertahankan kedigjayaan PDIP.
Karena itu, dengan keluarnya Murad dari PDIP Maluku itu akan berdampak pada kelembagaan PDIP yang dipimpin Benhur Watubun yang relatif masih muda dari sisi popularitas kalah jauh dari Murad Ismail. "Dan dari sisi elektabilitas Gubernur Murad Ismail masih tinggi dibanding figur-figur lain," ujar Johan Tehuayo.
Terkait kepindahan Widya Murad ke PAN, menurut Johan, akan menjadi sinyal positif bagi Murad Ismail mendapatkan rekomendasi Parpol tersebut. Apalagi PAN berafiliasi dengan Muhammadiyah, hal itu memastikan Murad bakal peroleh rekomendasi dimaksud.
Bukan saja PAN, Parpol seperti PKB yang berafiliasi ke Nahdatul Ulama (NU) juga berpeluang memberikan rekomendasi kepada Murad sebagai calon gubernur. Hal yang sama dengan Partai Nasdem, walau pun sering mengkritisi kebijakan Murad, tapi sebagai parpol pengusung partai ini akan kembali mendukung Murad.
Berikut PKS, sebagai partai Islam dan nasionalis Parpol yang satu ini sudah pasti mendukung figur muslim seperti Murad Ismail. "Jadi walaupun PDIP tidak akan lagi memberikan rekomedasi, tapi dari sisi figur Murad masih kuat di Maluku," tandas akademisi FISIP Unpatti ini.
Pengamat lainnya, Said Lestaluhu mengatakan, lepasnya MI dari PDIP tentu berdampak bagi segala upaya di 2024, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada.
Said menjelaskan, berdasarkan pengalaman selama ini, PDIP butuh pemimpin yang bisa melakukan akomodasi fraksi-fraksi internalnya. “Sudah ada sejak lama. Sebut saja di jaman pak Karel Albert Ralahalu, sudah dilakukan hal serupa. Begitu juga pak Murad Ismail sebelum dilepas posisinya seperti itu,” katanya.
Fakta saat ini, kata Said, PDIP sudah tidak dipimpin Murad Ismail. Ditakutkan, lanjut dia, ego-ego faksi akan kembali muncul dan itu tidak menguntungkan.
“Apalagi kita tahu bahwa Pak Murad dan Ibu Widya pergi, itu berarti kantong-kantong suara di basis muslim juga akan pergi. Nah, PDIP harus mengharapkan suara dari komunitas lain. Disamping itu ada calon lain dari partai misalnya Gerindra dan Golkar, ruang-ruang elektoralkan makin sempit,” paparnya.
Untuk ego faksi, terang Said, seperti diketahui, di PDIP ini kan ada kubu-kubuan misalnya mantan sekertaris Partai Bito Temar, Lucky Wattimuri yang saat ini sudah terhempas dari posisi pengurus, begitu juga Edwin Huwae.
“Nah faksi-faksi ini yang pasti secara internal akan saling sikut dan itu akan berpengaruh bagi sektor soliditas partai,”papar Said Lestaluhu.
Dikatakan, MI tidak lagi ada didalam PDIP, secara langsung membawa keuntungan bagi partai-partai politik lain terutama pesaing terdekat mereka yaitu Golkar, dalam perhelatan Pemilu 2024 mendatang.
“Kita tahu selama orde baru sampai reformasi ini, 2018 Partai Golkar kehilangan kursi (Gubernur). Pasalnya, selama ini pertarungan diantara partai di Maluku ini, saya lihat rivalitas paling menonjol itu hanya PDIP vs Golkar saja,”ungkapnya.
Said menilai, setelah Murad lepas dari PDIP, ada peluang bagi Golkar untuk mendayagunakan berbagai elemen dan sumber dayanya. “Tujuannya agar Golkar bisa memaksimalkan dukungan untuk mendapatkan kembali kursi di DPR RI dan kursi Gubernur Maluku maupun Bupati - Walikota,”paparnya.
SULIT REBUT AMBON
Kota Ambon sebagai barometer Politik di Maluku, dalam 10 tahun terakhir selalu dikuasai Partai Golongan Karya (Golkar) diposisi kursi pemerintahan. Terakhir, pada Pileg 2019 lalu, Golkar kembali menjatuhkan pesaing terdekatnya yakni PDIP dalam perebutan kursi Ketua DPRD Kota Ambon.
“Kita lihat saja di Kota Ambon, dalam 10 tahun terakhir, Golkar selalu keluar menjadi pemenang kursi Walikota Ambon. Terakhir Pileg 2019, kursi Ketua DPRD Kota yang dimiliki PDIP lepas dan diambil alih Golkar,” kata Said Lestaluhu.
Berhasilnya Golkar merebut kekuasaan di Kota Ambon, padahal, saat itu, PDIP masih dipimpin Murad Ismail yang juga Gubernur Maluku. “Saat itu saja PDIP tidak mampu pertahankan kursi Ketua DPRD Kota Ambon, apalagi sudah tidak ada Murad Ismail,”paparnya.
“Istilahnya tidak ada incumbent semua orang akan bermain dengan situasi normal. Sekarang orang cenderung ke partai yang terbuka dan nasionalis dan saya kira itu dipertanyakan juga bagi PDIP,”lanjutnya.
Dikatakan, biar bagaimana pun, kekuatan Murad Ismail tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun dikabarkan turun jabatan September 2023, tapi sudah ada langkah-langkah yang disiapkan dan diperhitungkan menghadapi Pilkada di November 2024.
“Kita lihat contoh dulu 2018 pak Murad belum jadi apa-apa di Maluku, dan datang sebagai penantang Incumbent Gubernur waktu itu Said Assagaff. “Tapi berkat jaringan dan logistik yang dimiliki bisa dikonversi jadi dukungan suara. Apalagi saat ini Murad sudah punya jabatan sudah punya investasi menghadapi Pilgub 2024 mendatang,”ujarnya.
Tetapi, tambahnya, politik itu dinamis tergantung bagaimana apa-apa yang sudah dilakukan itu bisa dijaga. “Tapi kalau yang dinilai itu negatif pasti berpengaruh pada upaya ke depan.
Intinya terlepasnya Murad dari PDIP , berarti PDIP secara langsung bukan lagi sebagai partai penguasa di pemerintahan Maluku. Kekuasaan mereka hanya ada di Parleman. (KTE/KTA)
Komentar