KABARTIMURNEWS.COM.AMBON - Rekaman skenario menyingkirkan Murad Ismail  dari  “kandang” PDI Perjuangan, Maluku, terbukti.

Gubernur Maluku, Murad Ismail, membenarkan dirinya telah menerima surat pembebasan tugas dari DPP PDI Perjuangan, sebagai Ketua DPD partai itu.

“Beta baru dapa surat pembebasan tugas dari DPP. Tidak ada satupun tanda tangan orang DPP dalam surat tersebut,” tulis Murad Ismail, ketika dikonfirmasi Kabar Timur via pesan WhatsAPP, tadi malam.

Murad tidak merinci jelas dan terang tentang isi surat tersebut. Bagi Murad, rencana menyingkirkan dirinya sudah jelas dan di design sejak lama, oleh Komarudin dan Benhur.

Rekaman suara yang beredar dipublik Maluku, setidaknya sudah terbukti. Keinginan Benhur Watubun menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan, Maluku, menggantikan Murad Ismail dan PDI Perjuangan  tidak akan memberi rekomendasi kepada Murad, sebagaimana tukilan dalam rekaman itu sudah terjawab dan terbukti.

Sebagaimana diketahui, Murad Ismail saat penuhi panggilan DPP PDI Perjuangan di Jakarta, ikut membawa rekaman itu. Bahkan, saksi hidup yang mendengar rencana “busuk” pembicaraan menyingkirkan turut dibawa.

Hanya saja, rekaman berikut saksi tidak sempat dimintai keterangan, lantaran Murad Ismail terlanjur emosi. Murad sempat menuding, Komarudin Watubun, sebagai  “biang kerok” dari semua kemelut yang terjadi ditubuh DPD PDI Perjuangan, Maluku. Tudingan itu, Murad lontarkan saat memenuhi atau hadir dari panggilan DPP.

DPP PDIP resmi mencopot Murad Ismail sebagai Ketua DPD PDIP Maluku. Murad yang merupakan Gubernur Maluku dicopot sebagai Ketua DPD PDIP daerah tersebut, setelah sempat diminta keterangan soal kepindahan istrinya ke PAN.

Ketua DPP PDIP, Sri Rahayu menyebut partai sempat meminta klarifikasi Murad soal kepindahan istrinya. Pengurus pusat PDIP mengutus Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun dan Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi Kaderisasi Djarot Saifuk Hidayat.

"Namun ternyata Pak Murad malah menunjukkan sikap emosional di hadapan Pak Djarot Syaiful Hidayat yang dikenal sebagai sosok yang santun, sosok pendengar, dan selalu mencari solusi dengan cara musyawarah," kata Sri.

Sikap emosional itu kemudian dilaporkan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Menurut Sri, Mega kemudian menegaskan bahwa setiap kader harus disiplin dan mematuhi aturan partai.

"Atas dasar hal tersebut, maka Partai mengambil keputusan membebastugaskan Sdr. Murad Ismail dari jabatan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan," kata dia.

Lebih lanjut dia menerangkan bahwa PDIP memiliki aturan bahwa dalam kader yang merupakan suami istri tidak boleh berbeda partai. Dengan keputusan itu, PDIP kini telah menunjuk Benhur Watubun sebagai Ketua DPD PDIP menggantikan Murad dan Mercy Barends sebagai Sekretaris.

"Apa yang terjadi di Maluku tersebut untuk menjadi pelajaran penting, bagaimana setiap kader Partai agar bisa menjaga perilaku, bersikap santun, namun tegas dan kokoh di dalam membela rakyat keci," kata Sri.

SEPIHAK

Alasan atau pandangan DPP PDI Perjuangan terkait dengan pembebasan tugas Murad Ismail dan mengantikannya dengan Benhur Watubun, sepihak dan tidak jujur. Salah satunya alasan, satu rumah dua partai tidak diperbolehkan.

“Harusnya petinggi DPP PDI Perjuangan jujur, tentang kenapa isteri Murad Ismail, pindah partai, setelah empat tahun, bekerja keras untuk PDI Perjuangan? Penyebab pindahnya ini yang  mereka tutupi,” kata Rais Att, salah satu pengamat politik, yang dimintai tanggap Kabar Timur, tadi malam.

Menurut dia, alasan-alasan yang petinggi DPP PDI Perjuangan sampaikan dan terpublis disejumlah media cetak maupun online ini terkesan kontraproduktif dengan fakta-fakta yang terjadi dan telah diketahui publik Maluku.

Salah satu bukti, kata dia, dengan ditunjuknya Benhur Watubun sebagai plt mengantikan Murad. “Dalam isi rekaman sudah jelas dan terang. Semua yang ada adalam rekaman terbukti. Ini merugikan PDI Perjuangan, pada 2024, mendatang,” katanya.

Apalagi, Benhur yang sejatinya bukan kader tulen PDI Perjuangan, terdongkrak memimpin partai ini, lantaran punya dulur (saudara), di DPP yakni: Komarudin.  Stigma ada praktek “nepotisme” terjawab dengan sendirinya. “Stigma ini yang saya katakan bakal berdampak pada PDI Perjuangan di 2024, mendatang,” tambahnya.

Dikatakan, opini nasional PDI Perjuangan bisa berlega hati, karena alasan-alasan mencopot Murad Ismail dianggap rasional dan benar. Padahal, DPP PDI Perjuangan, lupa bila alasan-alasan yang didegungkan itu kontraproduktif dengan apa yang terjadi di Maluku.

“Alasan-alasan itu, seperti sudah didesign. Karena, Murad sendiri punya tempramen seperti itu, dan publik Maluku sudah mengetahuinya. Ini kemudian dimanfaatkan pihak-pihak yang punya rencana sebagaimana yang ada pada isi rekaman yang sudah beredar itu,” paparnya.

Apakah ini menguntung PDI Perjuangan? Ditanya demikian, Rais mengatakan, PDI Perjuangan khususnya di Maluku akan kesulitan.

“PDI Perjuangan kesulitan menuai prestasi seperti sebelumnya. Kepercayaan publik Maluku terhadap PDI Perjuangan akan berkurang. Itu dampak riil yang akan, terjadi di 2024, mendatang,” tutupnya.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Maluku, Jafry Taihutu mengatakan, aksentuasi PDIP adalah nasional kebangsaan. Sehingga putusan DPP terhadap MI tidak berpengaruh terhadap elektoral partai.

Menurutnya, sebelum MI bergabung, PDIP Maluku telah memastikan basis elektoralnya di Maluku. Hal itu terbukti PDIP keluar sebagai pemenang di Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya.

“Satu hal yang mesti saya bilang bahwa pak MI bersama kami itu ketua DPRD Maluku sudah pak Edwin Huwae, kemudian Lucky Wattimury. Di SBT, kami mengalami lompatan yang luar biasa itu sebelum pak Murad ada,” ungkap Jafry.

Meski begitu, PDIP terus memacu mesin politiknya untuk bekerja dengan menjadikan agenda kegiatan sebagai tema sentral perjuangan partai. Menurutnya, pengaruh dan tidaknya SK DPP terhadap pembebasan tugas MI merupakan dinamika yang juga menjadi referensi untuk kerja-kerja politik PDIP di Maluku.

“Lawan kami bukan partai lain, lawan kami adalah masyarakat. Dimana kita meraih serta meyakinkan masyarakat bahwa program partai kita gini loh, petugas partai kita itu gini loh,” tutur dia. (KT)