AMBON-Kasus dugaan penipuan terhadap pedagang oleh Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA) Ambon, Alham Valeo, dinilai bukan masalah politik, tapi masalah hukum yang butuh penanganan aparat penegak hukum secara komprehensif.
“Yang terjadi di Pasar Mardika itu, murni masalah hukum, bukan politik,” tandas Ketua Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMNI) Cabang Ambon, Said Bahrum Rahayaan, kepada Kabar Timur, Senin (20/3).
Untuk membuktikannya, aparat penegak hukum wajib melakukan penyelidikan. “Disini, Pemprov, Pemkot dan DPRD baik Maluku dfan Kota harus mendorong masalah ke proses penyelidikan, bukan malah diselesaikan lewat jalur politik. Kasihan, karena ada korban penipuan disitu,” tegas Said.
Lebih lanjut, dia mengakatakan, entah apa yang ada didalam benak para wakil rakyat dan eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Ambon, sehingga Alham Valeo belum juga dipolisikan meski sudah banyak pedagang yang secara terang-terangan mengaku telah dirugikan.
“Pelunasan 37 Kios di Pasar Apung 1 oleh pedagang ke Alham Valeo, dimana setiap kios dibayar Rp 3 juta dan diberi kwitansi dengan cap toko pribadi Alham Valeo yang tak punya legalitas hukum, saya rasa juga sudah jadi rahasia umum, dan bisa menjadi bukti kuat untuk Alham Valeo ini dipolisikan,”terangnya.
Belum lagi masalah pembangunan lapak didalam terminal yang jelas-jelas melanggar aturan, dan dilakukan Alham tanpa berkoordinasi dengan Pemkot Ambon.
Lantas, sambung dia, apa lagi yang harus ditunggu para pemangku kepentingan dan wakil rakyat untuk menunjukan diri berjuang memberikan rasa keadilan bagi pedagang di Mardika.
“Kepada siapa lagi pedagang berharap, kalau bukan Pemerintah dan Wakil Rakyat. Tapi, bila gayanya seperti ini, publik bisa menilai mereka berjuang sendiri mendapatkan keadilan, sebab wakil rakyat semua bungkam dan tak ada yang berani lapor Alham Valeo,”tegasnya.
“Memangnya siapa Alham Valeo, hingga masalah di Mardika yang merugikan pedagang membuat hampir semua pemangku kepentingan turun tangan. Anehnya, meski sudah banyak pemangku kepentingan turun tangan, tapi belum juga menemukan titik terang,”sambungnya.
Masalah pasar Mardika yang telah mencuat di publik lebih dari satu bulan, jika tidak mampu diselesaikan dalam waktu dekat demi kepentingan pedagang, maka jangan heran apabila publik menilai kalau ada Oknum di Pemkot dan DPRD diduga “masuk angin.”
“Kalau semuanya memang merasa bersih dan terpanggil membela rakyat kecil di Mardika, mestinya masalah ini sudah selesai. Sebab penyeleseaian dari awal itu gampang saja, yakni tinggal polisikan Alham Valeo, bekukan APMA, selesai,”tegasnya.
“Tapi apa yang terjadi sekarang, meski Alham Valeo secara terang-terangan diketahui menjadi dalang dibalik kegaduhan ini, malah diperlakukan bak orang besar yang memiliki power kuat, sehingga tak bisa tersentuh hukum. Jangan ada yang cuci tangan lah mengenai Mardika, kasihan pedagang,”tutupnya.(KTE)
