Soal Kasus Eks Walikota

Jika Enrico Lolos, Kerja KPK Tak Tuntas

AMBON- Tim Jaksa Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) diminta tidak bekerja setengah-setengah dalam penuntasa perkara kasus Mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

Mulai dari pengiat antikorupsi hingga aktivis kini mulai bersuara melalui media, sejak Penasehat Hukum (PH) Terdakwa Richard Louhenapessy, meminta Jaksa KPK menetapkan Eks Kepala Dinas PUPR Ambon, Enrico Matitaputty sebagai tersangka.

Mereka meminta agar penuntasan kasus harus dilakukan secara profesional. Oknum-oknum yang memiliki peran signifikan sesuai fakta persidangan, mesti ditetapkan sebagai tersangka sehingga tak ada kesan “tebang pilih”.

“Permintaan yang disampaikan PH Richard Louhenapessy, kami rasa telah sesuai dengan pendalaman kasus berdasarkan peran Enrico. Olehnya itu, jika Eks Kadis PUPR ini lolos dan tidak ditetapkan sebagai tersangka, maka kinerja KPK bisa dikatakan tidak tuntas,”kata Ketua GMNI Ambon, Said Bahrum Rahayaan, kepada Kabar Timur, Senin (19/12) kemarin.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Ambon ini menyebutkan, berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan yang mengaku memberikan uang kepada Enrico dengan total nilai mencapai Rp 1,7 Miliar, menjadi bukti kuat keterlibatannya, sehingga wajib ditetapkan sebagai tersangka.

“Saksi dalam persidangan yang dihadirkan mengaku memberikan uang ke Enrico. Bahkan mencapai miliaran. Lantas kalau tidak ditetapkan sebagai tersangka, berarti Enrico bisa dikenal sebagai Pejabat yang kebal hukum dong. Sebab KPK saja tak mampu,”ujarnya.

Lebih lanjut, Bahrum mengatakan, pihaknya sangat mendukung penuh kinerja KPK dalam perkara Eks Walikota Ambon. Jika Enrico ditetapkan sebagai Tersangka, dia yakin dari mulut mantan Kadis PUPR pasti terungkap tersangka-tersangka lainnya.

“Dari keterangan para saksi, muncul nama Enrico yang dianggap punya peran penting nan signifikan di perkara ini. Saya yakin, jika dia ditetapkan sebagai tersangka, Enrico pasti buka-bukaan. Dan itu bisa jadi pintu masuk Jaksa KPK untuk menelusuri keterlibatan calon-calon tersangka lain,”ungkapnya.

Bahrum menambahkan, permintaan PH Richard Louhenapessy kepada Jaksa KPK, harus ditindaklanjuti demi keadilan hukum yang merata dan tidak tebang pilih. “Seperti yang saya katakan tadi, jika tidak tersangka, KPK tak tuntas. Itu saja,”tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, fakta persidangan terungkap eks Kadis PUPR Kota Ambon punya peran signifikan.

Sejumlah saksi kembali dihadirkan tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan terdakwa mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy dan Andrew Erin Hehanussa. Namun selain Richard dan Andrew, tim penasehat hukum (PH) meminta jaksa menetapkan Enrico Matitaputty sebagai tersangka berikutnya.

Pengacara Edward Diaz di persidangan menyampaikan pihaknya menduga kuat masih ada pihak lain yang patut jadi tersangka dalam perkara yang menjerat diri kliennya. Hal tersebut disampaikan Diaz lantaran sejumlah fakta persidangan terungkap eks Kadis PUPR Kota Ambon itu punya peran signifikan dalam pekara tersebut.

"Kami tim penasehat hukum terdakwa meminta jaksa segera tetapkan saudara Enrico Matitaputty sebagai tersangka," ucap Edward Diaz sambil mengarah pandangannya ke majelis hakim yang diketuai Wilson Shriver di persidangan, Kamis (15/12), di Pengadilan Tipikor Ambon.

Hal itu dia sampaikan sesaat sebelum meminta rehat kepada majelis hakim. "Alasannya banyak saksi-saksi yang dihadirkan jaksa sebagian besar mengaku memberi uang ke Enrico. Dengan total mencapai Rp 1,7 miliar," ketus Diaz kepada Kabar Timur di luar ruang sidang.

Ironisnya, uang senilai Rp 1,7 miliar itu merupakan nilai akumulasi uang pemberian kepada Enrico yang dikalkulasi sendiri oleh majelis hakim di persidangan sebelumnya. "Itu hakim ketua yang sampaikan loh di persidangan sebelumnya. Bukan dari tim penasehat hukum!," tandas Diaz.

Menurutnya, dari total duit gratifikasi senilai Rp 11 miliar yang didakwakan tim jaksa komisi antirasuah itu atas kliennya Richard Louhenapessy ternyata Rp 1,7 miliar dikasih ke Enrico oleh para kontraktor.

"Itu juga dengan membawa-bawa nama pa Ris (Richard Louhenapessy) dan uang-uang itu belum dikembalikan, makanya Enrico patut dijadikan tersangka oleh jaksa, " ujarnya.

Sejumlah kontraktor disebut-sebut Diaz memberi uang kepada Enrico dan hal itu terungkap di persidangan kliennya Richard Louhenapessy.

Di persidangan kemarin tampak hadir sejumlah pemilik perusahaan jasa konstruksi. Antara lain Martin Thomas direktur PT Ganesha, dan isterinya Nessy Thomas Direktris CV Adelia.

Kedua saksi mengaku memberikan uang ke beberapa orang dekat Walikota antara lain Novi Warella dan Andrew Erin Hehanussa. Tapi mereka mengaku tidak tahu bahwa uang-uang tersebut untuk disampaikan kepada terdakwa Richard Louhenapessy. (KTE)

Komentar

Loading...