AMBON-Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar Rp3,02 triliun, naik sekitar 4,9 persen atau Rp141,02 miliar dibanding tahun sebelumnya.
“Untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,98 triliun,” kata Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno di Ambon, Senin.
Penegasan Wagub Barnabas disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dengan agenda Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 yang dipimpin Melkianus Sairdekut selaku Pimpinan Sementara Ketua DPRD Maluku.
Wagub menjelaskan target belanja daerah Maluku tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp3,10 triliun, lebih rendah 3,81 persen atau Rp118,12 miliar dari tahun 2022.
“Penurunan belanja daerah ini, antara lain disebabkan adanya kewajiban untuk mengakomodasi gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan kewajiban pembayaran cicilan pokok tahun kedua pinjaman PEN kepada PT SMI,” ucapnya.
Namun demikian, kebijakan belanja daerah dalam KUA PPAS ini tetap memperhatikan amanat peraturan perundang-undangan tentang penganggaran belanja atau mandatory spending.
Kemudian kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 yang tercermin dalam penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp98,75 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp136,67 miliar. Apabila dihadapkan antara kedua komponen pembiayaan tersebut maka diperoleh defisit pembiayaan netto sebesar Rp37,92 miliar.
Dari gambaran rencana pendapatan daerah Rp3,02 triliun dibandingkan dengan rencana belanja daerah Rp2,98 triliun maka terjadi surplus anggaran sebesar Rp37,92 miliar.
