AMBON- Bagaimana bisa orang atau calon yang bukan dari soa parentah mau jadi raja. Soa Latunurule sejak negeri Wailulu ada hingga saat ini tidak pernah menjadi raja. Apalagi mau hentikan pengukuhan raja secara adat.
Para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama Negeri Wailulu, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), menegaskan pengukuhan raja secara adat tetap akan berjalan dalam waktu dekat.
Penegasan ini, disampaikan, Ramly Makatita, Sekretaris Negeri, Faisal Latunurule tokoh adat, Jabir Suatelepuy, tokoh adat, Rudy Makatita, Ringan Galela sebagai tokoh pemuda dan enam anggota saniri Arsad Suatelepuy, Hasan Makatita, Kasmir Tounusa, Hidayat Makatita dan Rukman Latutuapraya menjawab wartawan, via telapon seluler, Kamis, kemarin.
Persiapan pengukuhan raja, sekaligus penyematan gelar adat bagi Gubernur Maluku, Murad Ismail dan isteri sebagai “Upu dan Ina Kamare” sudah final. “Tidak ada alasan batal. Semua persiapan pengukuhan raja adat maupun gelar kepada gubernur dan istri sudah melalui proses panjang. Jadi kami tegaskan proses ini tetap jalan sebagaimana yang telah dijadwalkan,” papar mereka lantang.
Menyoal adanya penolakan pengukuhan raja, mereka menegaskan, tindakan itu hanya dilakukan oleh segelintir orang yang sejatinya bukan orang asli Wailulu.
Dikatakan, segelintir orang yang menolak justeru yang lagi ngotot calon mereka yang bukan berasal dari soa perentah untuk menjadi raja di Wailulu.
“Bagaimana bisa orang atau calon yang bukan dari soa parentah mau jadi raja. Soa Latunurule sejak negeri Wailulu ada hingga saat ini tidak pernah menjadi raja. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dinafikan. Terus saat ini mereka ngotot harus soa itu menjadi raja, kan tidak masuk akal,” sebut mereka.
Karena ngototnya, mereka lantas membawa masalah ini ke PTUN. Proses di PTUN diakui mereka masih berjalan. Bahkan, mereka optimis gugatan yang disampaikan ke PTUN akan dimenangkan pihaknya.
“PTUN tidak gila, menangkan orang yang bukan berasal dari soa parentah untuk menjadi raja. Semua bukti-bukti sudah kami sampaikan. Bahkan, kami juga sudah bersaksi pada sidang-sidang yang digelar PTUN,” ungkap mereka.
Dikatakan, sejak Negeri Wailulu berdiri, mata rumah parentah “Tounusa.” Bahkan, marga tersebut saat ini menjadi raja yang dilantik Bupati Malteng ketika dijabat Abua Tuasikal. Raja tersebut bernama: Husein Tounusa yang berasal dari mata rumah parentah. “Pelantikan itu sudah sesuai silsila atau keturunan raja negeri Wailulu garis lurus,” tegas mereka.
Menariknya, mereka mengungkapkan, bila aksi penolkan yang dirilis media terbitan Ambon dengan spanduk: Anak cucu “Latunurule” merupakan orang-orang yang sejatinya bukan orang asli. Pasalnya, marga Latunurule yang disandang tersebut hanyalah marga tempelan.
“Intinya mereka bukan bermarga asli “Latunurule” tapi mereka pendatang bermarga Tuhuteru, yang ngotot ingin mengambil alih kekuasaan dengan mendopleng marga Latunurule. Padahal, marga “Latunurule” sendiri bukan marga soa parentah di Negeri Wailulu,” ungkap mereka.
Selain itu, mereka menegaskan, pengukuhan raja secara adat tidak ada kaitannya dengan proses PTUN. Proses gugutan di PTUN tak ada kaitannya dengan pengukuhan adat yang dilakukan pihaknya.
“Proses di PTUN silahkan jalan. Tapi, proses adat pun kami jalan. Jadi ini bukan bagian dari kami tidak menghormati proses gugatan itu. Jangan mengiring seolah-olah proses pengukuhan adat ini merupakan bagian dari upaya kami tidak menghargai PTUN. Bagi kami itu pikiran-pikiran kerdil yang sengaja dimainkan untuk membentuk opini negatif bagi proses adat di negeri Wailulu,” tambah mereka. (KT)