Empat Tersangka di Kasus RSUD Haulussy

Kejati Tangani 12 Kasus Korupsi, Delapan “Naik Kelas”

Terdapat 12 kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati), Maluku. Empat diantaranya berstatus penyidikan.

Ambon - Kepala Kejati Maluku, Edyward Kaban memastikan pihaknya saat ini menangani sebanyak 12 kasus dugaan tindak pidana korupsi di Maluku. Kasus tersebut tersebar pada sejumlah kabupaten dan kota di Maluku. Dari 12 kasus yang ditangani korps Adhyaksa ini, delapan diantaranya dalam status penyidikan dan empat lainnya ditahap penyelidikan.
Kajati Edyward Kaban mengungkapkan itu, dalam acara Coffe morning bersama wartawan yang berlangsung di Aula Kantor Kejati Maluku, Selasa, kemarin. Dari 12 kasus dugaan Tipikor baik dalam proses penyidikan maupun penyelidikan, Kabupaten SBB jadi satu-satunya wilayah dengan jumlah kasus terbanyak yakni: Lima kasus.
Empat kasus di tahap penyelidikan, lanjut Kajati, dugaan Tipikor Pembangunan Jalan Masuk Danau Lolurun di Maluku Tenggara Barat yang saat ini berganti nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), yang menghabiskan anggaran Rp 30 miliar APBD.
"Dugaan Tipikor Belanja Uang Makan Minum DPRD Kabupaten SBB, Dugaan Tipikor investasi BPD Maluku, dan ke empat Dugaan Tipikor Pemotongan DAK fisik Dinas Pendidikan SBB,"bebernya.
Sementara itu, kasus dugaan korupsi yang telah “naik kelas” diantaranya, penyalahgunaan ADD dan DD di Negeri Tawiri tahun 2015-2018 masuk agenda persidangan. Kemudian kasus dana Hibah KPUD SBB tahun 2016-2017, kasus dugaan korupsi anggaran Pilkada di KPUD SBB tahun 2014, dan kasus dugaan korupsi anggaran makan minum tenaga kesehatan Covid-19 di RSUD Dr M.Haulussy tahun 2020.
Kasus dugaan korupsi anggaran Pembayaran Jasa Medical Check Up Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Maluku Tahun 2016-2020, di RSUD Haulussy, kasus dugaan korupsi Pembangunan pasar Langgur pada Disperindag Maluku Tenggara.
Selanjutnya kasus dugaan korupsi pengadaan Aplikasi Simdes. Id tahun 2019 milik 18 Desa di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) dan kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan penghubung Desa Rambatu-Manusa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
"Sebagian sudah ada ditingkat penuntutan di pengadilan, ada juga baru digelar ekspos penetapan tersangka, dan yang lainnya masih menunggu hasil audit dari lembaga auditor terkait,"ungkap Kajati Maluku.
Lebih lanjut, Kajati mengaku, prinsipnya Korps Adhyaksa tetap mengusut tuntas semua laporan yang masuk. Hanya saja, Kejati tidak bisa sendiri. "Kita harus berkolaborasi dengan lembaga auditor lainnya untuk kepentingan penyidikan,"ujarnya.
Dikatakan, setiap laporan yang masuk tetap diproses, tapi tidak bisa dipaksakan. “Kalau kasus yang diusut tak punya cukup alat bukti. Saya sudah arahkan untuk hentikan saja. Namun tidak menutup kemungkinan ada bukti baru yang muncul di kemudian hari maka bisa diangkat lagi,"bebernya.
EMPAT TERSANGKA HAULUSSY
Selain itu, pada kesempatan tersebut, Tim Penyidik Kejati, resmi mengumumkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi Anggaran Makan Minum Tenaga Kesehatan (Nakes) Covid-19, RSUD Haulussy Ambon. Demikian diungkap Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku, Triono Rahyudi.
Dia mengatakan, empat orang tersangka yang ditetapkan itu seluruhnya berasal dari internal RSUD Dr Haulussy Ambon. "Empat tersangka yang ditetapkan adalah JAA, LMN, MK dan HD. Mereka berasal dari internal RSUD Haulussy Ambon,"kata Aspidsus.

Menurutnya, berdasarkan hasil hitungan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku-Maluku Utara, jumlah kerugian negara dalam kasus anggaran makan minum tenaga kesehatan Covid-19 Rp.600 juta lebih.
Keempat orang dalam internal RSUD Haulussy itu ditetapkan sebagai tersangka, setelah Tim Penyidik menemukan adanya penyimpangan anggaran makan minum Nakes Covid-19 di RSUD Dr Haulussy.
"Dari hasil pemeriksaan terhadap empat orang itu, Tim Penyidik berhasil menemukan dua alat bukti terkait penyimpangan anggaran negara. Dengan demikian langsung melakukan gelar perkara dan penetapan tersangka kepada mereka ber empat,"ungkapnya.
Berdasarkan hasil penyidikan Tim Penyidik Kejati Maluku, empat tersangka itu dianggap telah melakukan penyimpanan anggaran negara, dan patut dimintai pertanggungjawaban hukum.
"Untuk mempertangungjawabkan perbuatannya, empat tersangka diancaman melanggar pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana,"tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...