KABARTIMURNEWS.COM.AMBON, - Mata rumah parentah di desa Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Maluku Tengah, Maluku, diduga hendak digeser atau diubah untuk kepentingan "politik" Pilkada 2024, mendatang.

Upaya untuk mengubah keturunan mata rumah parentah tertuang dalam surat Camat setempat A.S. Ohorella, tertanggal 21 Mei 2024, yang diterima Redaksi kabartimurnews.com, Selasa, kemarin.

Dalam surat yang ditujukan kepada Saniri, desa, secara tegas menolak dan mengembalikan berkas calon raja setempat dengan dalih terlambat atau tidak tepat waktu. Padahal, calon raja yang digodok hanya satu calon.

Belakangan terungkap, kalau pengembalian berkas calon raja dari mata rumah parentah ini, ternyata Bupati Malteng telah menyiapkan calon raja lain, diluar mata rumah parentah untuk dijadikan raja.

"Ini kalau tidak diantisipasi jadinya seperti yang terjadi Desa Wahai, warga pasti ngamuk. Karena raja yang dilantik bukan berasal dari mata rumah parentah," sebut salah satu tokoh pemuda, Pasanea.

Kedua calon raja yang bukan berasal dari mata rumah parentah yang disiapkan atau dirancang Camat dan salah seorang pejabat di Pemkab Malteng bernama "Teddy" yang disebut-sebut sebagai bupati kecil, ini adalah: Jabir Salaputa dan Nasri Salaputa.

Kedua calon raja ini, tidak masuk dalam kandidat penjaringan calon raja di Negri Pasanea oleh Saniri. Penjaringan Saniri yang dilakukan hanya satu calon raja dari mata rumah parentah yakni: Najib Salaputa.

Informasi yang dihimpun kabartimurnews.com di Pasanea menyebutkan, calon Raja Pasanea Djabir Salaputa yang bukan dari mata rumah parentah ini sengaja disiapkan sebagai raja definitif "politik" untuk agenda 2024, mendatang.

"Jabir Salaputa ini ternyata Ketua Tim kampanye untuk istri bupati Malteng. Jadi, yang disiapkan ini raja politik 2024," tambahnya.

Dia mengatakan, apa yang disetting dengan mengubah mata rumah parentah bagian dari upaya untuk menciptakan huru hara di masyarakat.

"Ini bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak, bila semua kebijakan didasari dengan kepentingan politik. Bupati harus hati-hati. Kadang masukan tidak tepat dengan kondisi faktual di lapangan," tutupnya. (KT)