2022 Pemkab Malra Kembangkan Rumput Laut Skala Besar

KABARTIMURNEWS.COM,LANGGUR, - Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara (Malra) berencana mengembangkan budidaya rumput laut skala besar pada 2022 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat pengangguran.

“Kita akan kembangkan budidaya rumput laut skala besar tahun 2022 di Pulau Kei Besar dan Kei Kecil karena potensi lahan untuk pengembangan komoditi ini di dua pulau ini sangat besar,” kata Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun, saat memimpin rapat koordinasi pengembangan rumput laut, di Langgur, Senin.

Thaher dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenko Maritim dan Investasi (Marves), Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, menyebutkan potensi lahan di Pulai Kei Kecil mencapai 7.773 hektare dan Pulau Kei Besar 929 hektare.

“Sejauh ini yang baru dimanfaatkan yakni 781,6 hektare di Kei Kecil, sedangkan sisanya 6.991 hektar belum dimanfaatkan. Di Kei Besar yang baru dimanfaatkan 64,7 hektare dan sisanya 864,3 hektare belum dimanfaatkan,” katanya.

Menurut dia, sebagai tahap awal, perencanaan pengembangan rumput laut akan dilakukan pada areal 3.000 hektare dengan potensi penyerapan tenaga kerja 12.000 orang, serta satu hektare dikelola oleh empat pembudidaya.

Sementara itu, target produksi yang akan dicapai yakni sebanyak 37.800 ton dengan enam kali masa panen dalam setahun, atau sekitar 6.300 ton sekali panen. “Dengan panen sebanyak ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah, terutama penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan menurunkan angka pengangguran,” ujar Thaher.

Dengan adanya budidaya rumput laut ini, ia memperkirakan angka kemiskinan dapat turun 26.702 jiwa atau 21,87 persen pada 2022, dari jumlah saat ini sebesar 27.425 orang atau 22,57 persen, berdasarkan data BPS pada 2020. “Jika pengembangan usaha rumput laut skala besar dapat dilaksanakan tahun 2022, maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 24.188 jiwa, dan hanya tersisa 2.514 jiwa atau 2,06 persen,” kata Thaher.

Selain itu, pengembangan rumput laut di dua pulau tersebut juga diperkirakan berdampak meningkatkan pendapatan perkapita penduduk menjadi Rp33,19 juta, atau naik 12,16 persen, dari tahun 2020 yang hanya sebesar Rp26,83 juta.

Tingkat pengangguran juga diproyeksikan turun menjadi 1.703 orang atau 3,67 persen, dari jumlah pengangguran saat ini di Maluku Tenggara sebanyak 2.286 orang atau 4,95 persen, berdasarkan data BPS pada 2020. “Jika budidaya rumput laut skala besar dilaksanakan tahun 2022, maka akan mengurangi angka pengangguran sebanyak 407 orang atau turun menjadi 1.296 orang (2,79 persen),” ujarnya.

Thaher menambahkan, budidaya rumput laut merupakan salah satu peluang strategis yang harus dikembangkan dan didukung semua pihak, agar berjalan sesuai perencanaan yang ditetapkan.

KAMPUNG RUMPUT LAUT

Kementerian Koordinasi Bidang kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  akan menjadikan kawasan perairan Malra sebagai pusat budidaya rumput laut terintegrasi skala besar pada 2022, kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves,  Safri Burhanuddin, di Langgur, Senin, membenarkan pihaknya bersama KKP  telah menentukan Kabupaten Malra sebagai kampung rumput laut pada 2022.

Selain Kabupaten Malra, pada 2021 juga telah ditentukan Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kampung rumput laut.

Safri Burhanuddin yang berada di Langgur, ibu kota kabupaten Malra untuk menghadiri rapat koordinasi pengembangan rumput laut skala besar di wilayah itu, menyatakan dengan menjadi kampung rumput laut, maka pengelolaan komoditi tersebut akan dilakukan secara teratur dan terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.

“Semuanya akan ditangani secara terintegrasi mulai dari budidaya hingga manajemen pemasaran dan pemanfaatannya,” katanya.

Dia menyatakan, kehadirannya untuk meninjau dan memastikan lokasi yang akan diusulkan Pemkab Malra sebagai lokasi budidaya, termasuk kesiapan lahan dan masyarakat pembudidayanya.

Dia mengapresiasi kesiapan Pemkab Malra mempercepat usaha budidaya rumput laut sebagai salah satu komoditi unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejak enam bulan terakhir.

“Kesiapan Pemkab Malra untuk budidaya rumput laut sudah sangat luar biasa, artinya Pemkab sudah jauh lebih siap. Sekarang tinggal kita sinergikan agar dikembangkan skala besar dengan manajemen pengelolaan yang baik,” katanya.

Menurutnya, dana pengembangan kampung rumput laut bersumber dari anggaran percepatan melalui pinjaman luar negeri dan diprogramkan direalisasikan pada  2022, termasuk mengunakan investasi swasta untuk membangun industri rumput laut, yang mulai dikerjakan 2021.

“Industrinya akan langsung dibangun di sini (Malra), sekarang menjadi pertanyaan kita, cukupkah SDM atau tenaga kerja di sini, jangan sampai kita memperbesar ke skala Industri tetapi tenaga kerjanya kurang,” ujarnya.

Tentang harga jual di pasaran yang tidak memuaskan dan mengecewakan para petani rumput laut karena banyaknya pengepul, Safri menjelaskan,  program kampung rumput laut merupakan salah satu solusi memutus mata rantai pemasaran yang berbelit-belit sehingga pembudidaya dapat menikmati hasil usahanya dengan harga yang memuaskan.

“Diharapkan dengan program ini pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat di Malra semakin meningkat, serta angka kemiskinan dan pengangguran  dapat diturunkan,” tandas Safri Burhanuddin. (AN/KT)

Komentar

Loading...