Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Utama

Sopir Angkot Protes Pertamina

badge-check


Sopir Angkot Protes Pertamina Perbesar

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Sopir angkot dukung kebijakan pusat soal penggunaan BBM. Tapi, jika premium dialihkan ke BBM PLK, maka semua SPBU jangan lagi menjual premium.

Puluhan sopir angkot jurusan Passo melakukan aksi protes di depan SPBU Transit Passo, Rabu (18/8). Mereka menuntut PT Pertamina segera mengembalikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di semua SPBU di Kota Ambon.

“Antrian terlalu panjang dan itu berdampak kepada kami sopir angkot. Kami menunggu berjam-jam. Kami minta supaya premium bisa dikembalikan ke seluruh SPBU di Ambon,” kata salah satu sopir angkot, Izack Pelamonia kepada Kabar Timur.

Menurutnya, di tengah pandemi covid-19 seperti ini, para sopir dibatasi dengan jumlah penumpang. Jika kemudian saat beroperasi dan terkendala dengan BBM, maka itu akan merugikan sopir angkot.

“Uang dari hasil narik bukan hanya ke kita, tapi juga ke kernet dan bos mobil. Lalu kalau antri sampai berjam-jam hanya untuk isi premium, bagaimana kita mau dapatkan setoran,” kesalnya.

Dikatakan, permintaan mereka sudah berulang kali disampaikan ke pihak pertamina. Bahkan, masalahnya sudah dibahas secara bersama di DPRD Kota Ambon.

“Kita khan tidak minta banyak. Hanya kembalikan premium ke semua SPBU. Tapi hasilnya sama saja. Pertamina tidak pernah merespon permintaan kami,” paparnya.

Dikatakan, sopir angkot mendukung kebijakan pusat soal penggunaan BBM. Tapi, jika premium itu dialihkan ke BBM PLK, maka semua SPBU jangan lagi menjual premium.

“Kalau mau pertalite ya pertalite. Mau PLK ya PLK. Kami tetap ikut. Jangan jual premium tapi dibatasi hanya dua SPBU. Ini akan membuat antrian panjang. Sebab kami masih gunakan premium untuk menjalankan kendaraan kami,” tandasnya.

Dia mengaku, setiap ada pertemuan di DPRD Kota Ambon, pihak Pertamina kerap berbelit-belt. Padahal, jika Pertamina ingin hilangkan premium, tinggal dilakukan saja. “Bilang saja kita hilangkan premium dan ganti dengan PLK. Jangan seperti ini yang jualnya hanya di SPBU Transit Passo dan di Pohon Pule,” tegas dia.

Selain itu, lanjut dia, Pertamina juga tidak konsisten dengan kebijakan tidak ada pembatasan waktu untuk pengisian premium. Sebab faktanya, SPBU masih melakukan pembatasan waktu pengisian. “Kami punya bukti itu. Tapi begitulah, kita rakyat kecil tidak bisa melawan pemerintah. Itu sama saja buang garam ke laut,” pungkasnya.

DPRD BAHAS

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Ambon, mengelar rapat membahas tuntutan dari perwakilan supir angkot, terkait kebijakan Pertamina dalam Program Langit Biru (PLB), Rabu (18/8).

Program yang mulai berjalan sejak Maret lalu berangsur mengalihkan penggunaan premium ke pertalite khusus.

Untuk kota Ambon sendiri hanya ada dua SPBU menyediakan premium, SPBU Passo dan SPBU Pohon Pule. Hal ini menimbulkan antrian panjang di SPBU tersebut pada waktu-waktu tertentu, untuk mendapatkan premium.

“Kita tidak ada lagi batasan waktu pengisian BBM ini, sehingga bisa mereduksi antrian-antrian itu,” kata Yunus Muharrahman, selaku sales branch Pertamina Maluku. Ia menambahkan premium akan tetap disalurkan, tidak akan dihilangkan. Untuk premium hanya berfokus di dua SPBU ini, sedangkan yang lain tetap fokus pada PLB.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan(Disperindag) mengungkapkan, bahwa regulasi seperti ini perlu kebijakan dan dikaji. Dengan kondisi negara yang masih pandemi, sangatlah berdampak bagi masyarakat.

“Teman-teman dari supir angkot minta ada penyesuaian tarif, karena dengan terbatasnya premium dan menggunakan pertalite. Itu berimplikasi terhadap biaya,” ujarnya.

Ia menambahkan perhitungan tarif dasar angkot listrik masih berdasarkan pendapatan premium. Tapi disisi lain sudah harus mengarah keprogram menggunakan BBM ramah lingkungan, yaitu pertalite. “Paling tidak bukan hanya dua SPBU ini saja, mungkin bisa ditambahkan sehingga ada pemerata dan untuk mendapatkan premium juga lebih mudah,” harapnya. (MG1/KTY)

Tinggalkan Balasan

Baca Juga

15 Hari di Luar Daerah per Bulan: Pemerintahan KKT Dinilai “Jalan Setengah Mesin”, DPRD Didesak Ambil Sikap

25 Juli 2026 - 20:17 WIT

Pelni Ambon & Tim Gabungan Perketat Pengawasan Kapal dari Penyelundupan Satwa Dilindungi dan Barang Terlarang

22 Juli 2026 - 21:30 WIT

BKKBN Maluku & Muslimat NU Bergandengan, Ubah Edukasi Stunting Jadi Aksi Nyata Lewat “Ibu Asuh”

21 Juli 2026 - 20:33 WIT

Ini Strategi Pemprov Maluku di Blok Masela Biar Putra Daerah Tak Cuma Jadi Penonton

21 Juli 2026 - 20:21 WIT

Menanti Blok Masela: Pelni Ambon Siap “Tancap Gas” Jika Arus Logistik Mulai Membanjir

17 Juli 2026 - 00:14 WIT

Trending di Maluku