KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Pengawasan tahap II Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku di beberapa kabupaten/kota di Maluku telah selesai dilakukan.

Pengawasan bertujuan untuk memastikan besaran anggaran APBD maupun APBN yang dipakai sejumlah dinas terkait baik untuk pengerjaan fisik maupun non fisik.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, M Hatta Hehanusa mengatakan, dari pengamatan komisi III di lapangan, anggaran yang keluar baik dari APBD maupun ABPN untuk pengerjaan proyek fisik dan non fisik, masih rasional.

“Pengamatan kita di daerah tempat pengawasan, anggaran yang dipakai untuk pengerjaan proyek fisik maupun non fisik, masih rasional,” kata Hehanusa kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Rabu (23/6).

Menurutnya, memang ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Tapi, masalah ini belum bisa dijadikan konsumsi publik. Komisi masih harus memastikannya bersama dengan dinas-dinas terkait.

“Khan ada pengerjaan proyek yang masih berjalan, jadi kami di komisi belum bisa katakan itu bermasalah atau tidak. Tunggu setelah dipastikan dalam rapat bersama dinas-dinas terkait,” paparnya.

Politisi Gerindra itu mengaku, pengerjaan proyek air bersih, pengerjaan proyek jalan dan lain sebagainya, tidak ditemui masalah yang berarti. Anggaran yang keluar masih sesuai dengan yang diharapkan.

“Tapi kita punya beberapa catatan yang nantinya akan disampaikan dalam rapat untuk menjadi bahan koreksi dinas terkait,” kuncinya.

(KTY)