KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Gubernur Maluku, Murad Ismail diminta turut andil dalam pengawasan sejumlah tender paket proyek APBD 2021. Pasalnya, sistem tender belakangan ini kerap berpotensi merugikan keuangan negara dan sarat intervensi.

“Gubernur harus bisa mengawasi ketat cara-cara yang tidak elegan belakangan ini terjadi. Ada paket proyek misalnya,  tidak berdasarkan penawaran terendah. Tapi, pemenangnya penawar tertinggi, dengan pelbagai dalih. Ujung-ujung itu paket arahan. Ini yang mesti dalam pengawasan Pak Gubernur,” ungkap salah satu pengiat anti korupsi dari Institut Indonesia For Intigrity (INFIT), Ahmad Sueb, dalam bincang-bincang dengan Kabar Timur, tadi malam.

Benar atau tidak informasi tersebut,  setahu dia,  terjadi pada salah satu paket proyek talud di Kota Tual, yang baru saja diumumkan pemenangnya.

“Bayangkan dalam laporan LPSE yang dipanjang ada satu perusahaan dengan penawaran terendah, digugurkan dan pemenangnya perusahaan dengan penawaran tertinggi. Ya itu tadi ujung-ujungnya, proyek itu sudah diarahkan,” sebutnya sambil memperlihatkan hasil tender yang diumumkanLPSE Maluku.

Perlunya pengawasan intens Gubernur “jenderal” Maluku, Murad Ismail, patut dilakukan dengan ketat. Karena, modus  tersebut juga  nama gubernur ikut terseret-seret atau terbawa-bawa.  “Kan, tidak elok dan merugikan negara bila ada perusahaan  dengan penawaran terendah, dikalahkan atau dimenangkan perusahaan dengan penawaran tertinggi. Apa bukan merugikan negara itu,” tanya dia.

Olehnya itu, dia  mengaku, praktek atau modus semacam ini sekiranya terakhir kali terjadi pada paket proyek talud di Kota Tual. “Saat ini kita sementara ikuti, perkembangan tender di paket proyek jalan yang juga berada di Kota Tual.  Disitu ada salah satu perusahaan berada diurut satu dengan penawaran terendah. Perusahaan itu juga semula menjadi pemenang proyek jalan di tahun-tahun sebelumnya,” beber Sueb.

Menurutnya, setelah ditelisik awal mula proyek jalan dibongkar perusahan itulah yang saat ini jadi pemenang dengan penawaran terendah. Itu karena sejumlah peralatan pengerjaan proyek tersebut masih ada pada lokasi jalan itu.  Dengan begitu penawaran terendah dengan menghemat lebih Rp 500 juta, dana negara. “Jadi rasional bila penawaran pada paket proyek yang rencananya diumumkan pada 25 Juni 2021, mendatang,” sebutnya.

Dikatakan, perusahaan semacam inilah yang mesti jadi prioritas untuk kembali mengerjakan proyek tersebut, ketimbang perusahaan dengan penawaran tertinggi. “Yang tidak merugikan negara itulah yang harus jadi prioritas. Artinya jangan sampai paket ini jugara arahan orang-orang atau pejabat yang mebawa-bawa nama gubernur. Ini yang saya maksudkan Gubernur harus ikut mengawasi semua proses,” tutupnya. (KT)