KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Kalau bisa ini jangan dibiarkan sepi. Jadikan tempatnya multifungsi. Masukan pengetahuan terkait kearifan lokal dan budaya, agar kehadiran tempat ini, bisa cerdaskan generasi muda.

Presiden ke-lima Republik Indonesia (RI), Megawati Soekarnoputri secara virtual, dari Jakarta, meresmikan Baileo, Monumen dan jalan atas nama Ir Soekarno, di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Senin (21/6).

Mega sebutan untuk Megawati  yang juga Ketua Umum PDI-Perjuangan mengaku, Ir Soekarno atau dikenal “Bung Karno” itu punya  keinginan jadikan Masohi, sebagai ibukota Provinsi Maluku.

“Bung Karno menamakan Kota ini “Masohi.” Artinya: Gotong Royong. Beliau juga berkeinginan jadikan Masohi Ibukota Provinsi Maluku,”ungkap Mega dalam sambutannya.

Peresmian Baileo, Munumen dan Jalan Ir Soekarno ini dihadiri langsung Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan sejumlah penguruis PDIP baik DPP maupun Ketua DPD Maluku dan jajarannya. Mega mengaku, dirinya pernah ke Kota Masohi dan menilai Ibukota Kabupaten Maluku Tengah ini, strategis dijadikan Ibukota Provinsi.

“Sebelum ada otonomi daerah, saya pernah ke Masohi. Saya lihat letak Kota Masohi memungkinkan dijadikan Ibukota Provinsi Maluku, “ terangnya.

Terlepas dari keinginan Bung Karno, Mega berharap Baileo, Monumen dan Jalan atas nama ayahnya itu, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Kalau bisa ini jangan dibiarkan sepi. Jadikan tempat itu multifungsi. Masukan pengetahuan terkait kearifan lokal dan budaya di Maluku Tengah, agar kehadiran tempat itu, bisa mencerdaskan generasi muda, “ harapnya.

Sementara, Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya mengatakan, atas nama Pemprov Maluku, dirinya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Megawati yang berkenaan mengikuti secara virtual.

“Ketika hari ini kita meresmikan tiga buah sarana infrastruktur dengan memakai nama Ir. Soekarno, membuktikan orang Maluku menghargai jasa beliau, baik sebagai bangsa atau negara, khususnya bagi Kota Masohi,” kata Gubernur.

Menurutnya, karya besar Ir. Soekarno meletakkan batu pertama pembangunan Kota Masohi, telah tercatat dalam momentum sejarah bagi masyarakat Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku,  lanjut Murad, percaya apa yang dilakukan Soekarno, tidak hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga memiliki pesan moral bagi generasi sekarang.

“Beliau berikan nama Masohi, yang berarti “gotong royong” jadi pertanda, beliau memahami akar budaya masyarakat setempat, dan menginginkan kota, serta daerah ini dibangun dengan mengedepankan semangat persatuan,  saling dukung antar pemangku kepentingan,” ujar Gubernur.

Disamping itu, lanjut Gubernur, Soekarno juga memahami tentang kekayaan potensi SDA dan SDM Pulau Seram dan wilayah Maluku, yang harus dikelola secara benar. Itulah sebabnya, selaku presiden, beliau memutuskan untuk datang sendiri dan meletakkan dasar pembangunan Kota Masohi.

“Pembangunan dan peresmian tiga buah sarana infrastruktur ini, diharapkan jadi ikon bagi pengembangan Kabupaten Maluku Tengah kedepannya,” tutur Gubernur.

Atas dasar ini, selaku Gubernur, dirinya berharap Pemkab dan masyarakat Maluku Tengah, merenungkan dan menghayati kembali motto Kota Masohi yaitu “Jangan jemu mendaki, kalau mau ke puncak cita”. Motto ini, harus bersinergi dengan nama gotong royong yang disandang Kota Masohi.

Bagi Gubernur, masyarakat Maluku Tengah harus bekerja lebih keras, tidak berpangku tangan, dan cepat merasa puas. Namun sebaliknya, harus berinovasi, kembangkan kompetensi dan kapasitas serta ciptakan kreativitas di semua bidang.

“Dengan kehadiran Baileo, Monumen dan Jalan Ir. Soekarno ini, akan menjadi pengingat pemerintah dan masyarakat, tentang kuatnya semangat perjuangan dan sikap kenegarawanan beliau maupun para pendahulu bangsa, “ tutupnya.

Untuk diketahui, hadir dalam kegiatan itu, yakni Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Kepala Sekretariat DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi, Istri Gubernur Maluku Widya Pratiwi, dan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua dan pengurus DPP/DPD/DPC PDI Perjuangan, Forkopimda Provinsi Maluku,Forkopimda Maluku Tengah. (KTE)

Kasus Simulator Poltek Ambon Lambat

AMBON-Kuat indikasi lambatnya penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator laboratorium migas Politeknik Negeri Ambon datang dari institusi Kejaksaan sendiri. Sumber Pokja pengadaan peralatan tersebut mengaku penyelidikan kasus tersebut sudah lama dilakukan di Kejati Maluku.

“Khan sangat gampang tinggal Kejati minta bukti pengiriman barang di ekspedisi, supaya tau itu barang datang kapan,” ujar sumber Pokja tersebut di ruang kerjanya, Senin kemarin.

Faktanya, mesin simulator tersebut datang sudah lewat masa kontrak. Yaitu, di bulan februari tahun 2020, sementara kontrak pengadaan berakhir September 2019. Dan setelah diupayakan mesin tersebut baru bisa digunakan pada April 2021 lalu. “Bagaimana, di kontrak barang Amerika, yang datang merek Cina,” katanya.

Menurutnya jika simulator yang datang sesuai kontrak yakni buatan Amerika, tentu saja ada teknisi atau instruktur yang dikirim ke Politeknik Negeri Ambon tak lama setelah barang datang. Tapi lantaran barang Cina, pihak Politeknik harus menunggu lama, hingga ada orang yang bisa mengoperasikan simulator tersebut untuk praktikum mahasiswa jurusan teknik mesin di politeknik itu.

Sumber Pokja ini mengaku kalau dirinya telah dimintai keterangan sejak tahun 2020 lalu. Bahkan semua pihak yang dilaporkan oleh internal Politeknik. “Mulai PPK, Pokja, panitia pemeriksa barang, sampe Wadir II Fence Salhuteru semua sudah dipanggil. Lalu Kejati tunggu apalagi untuk ke tahap penyelidikan?” kesalnya.

Data yang dikantongi Kabar Timur kontrak pengadaan mesin simulator ini berakhir pada 9 Desember  2019. Dengan uang muka tanda jadi sebesar Rp 9,446 miliar. Tapi simulator yang didatangkan merek Cina dengan harga Rp 4,5 miliar.

Diduga sisa anggaran pengadaan barang tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja Politeknik lainnya. Terkait hal itu, pegiat antikorupsi Minggus Talabessy meminta pihak inspektorat Kementerian Dikti menyampaikan hasil audit ke penyidik Kejati Maluku.

“Hasil audit itu perlu, untuk melihat apakah dana sisa mesin simulator itu dipakai untuk apa saja. Jangan-jangan tidak sesuai peruntukannya,” desak Koordinator Investigasi LPPNRI Maluku itu terpisah.

Sebelumnya Minggus menilai Kejati Maluku lambat. Dia bahkan memprediksi penanganan kasus ini akan mengendap untuk kemudian dipetieskan.

Kekuatiran kasus ini mengendap pernah muncul ketika dugaan korupsi atas anggaran tahun 2019 Politeknik ini ditangani Kejari Ambon. Ketika dikonfirmasi saat itu Kasintel Kejari Sunoto mengaku penanganan kasus itu masih menunggu surat perintah tugas (sprintug) dari Kajari Ambon Beni Santoso.

Kasus yang diduga melibatkan Direktur Politeknik selaku KPA Dedy Mairuhu Cs ini berawal dari pencairan 20 persen atau Rp 1.892.000.000 sejak 5 September 2019 untuk pembayaran awal antara pembeli dengan penjual dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 100 hari kalender.

Tapi hingga masa kontrak berakhir pada 9 Desember 2019 mesin simulator tersebut belum berhasil didatangkan oleh kontraktor. Setelah didesak, tapi kontraktor minta bayar 100 persen  baru didatangkan Februari 2020. (KTA)