KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Kejaksaan Negeri Buru hingga saat ini masih menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lampu jalan untuk 83 desa di Kabupaten Buru tahun 2019 yang menggunakan sumber dana desa.
“Perkara tersebut saat ini masih ditangani oleh Kejaksaan Negeri Buru dan proses penyelidikannya sementara berjalan,” kata Kasie Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba di Ambon, Kamis.
Penjelasan Wahyudi disampaikan saat menerima demonstrasi sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Kecamatan Batabual bersama Aliansi Masyarakat Buru.
Menurut dia, perkara ini memang mendapat perhatian berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Buru dan mereka juga telah memberikan dukungan kepada kejaksaan untuk menanganinya.
“Sehingga pimpinan Kejati Maluku telah menyampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Buru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” ujar Wahyudi.
Koordinator lapangan Aliansi Masyarakat Kabupaten Buru, Hendra Lapandua menjelaskan, proyek ini diduga melibatkan sejumlah orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati Ramly Umasugy seperti isteri mudanya bernama Saihun Hentihu.
“Saihun yang merupakan seorang ASN dan menjadi sekretaris bupati harus ditangkap jaksa karena dia bertindak selaku koordinator untuk menampung anggaran pembelian lampu jalan yang disetor para kepala desa,” jelas Hendra.
Pemkab Buru saat itu mewajibkan satu desa harus memasang 25 lampu jalan dan harga satu lampu jalan adalah Rp25 juta, sehingga uang tersebut disetorkan kepada Hainun.
“Namun realisasinya, satu desa hanya terpasang lima lampu jalan dan itu pun tidak bertahan lama karena tidak sampai dua tahun sudah rusak,” ucap Hendra.
Dia mencontohkan di Desa Ilath, Kecamatan Batabual yang menerima Dana Desa sebesar Rp1,5 miliar kemudian kepala desa harus menyetor puluhan juta rupiah untuk pengadaan 25 lampu jalan, tetapi yang terpasang hanya lima lampu jalan. (AN/KT)
