KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - PENGAWASAN ke-11 kabupaten/kota di Maluku kembali dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Maluku. Di pengawasan tahap dua ini, masing-masing komisi lebih fokus memgawasi penggunaan anggaran.

“Setiap program dari mitra kerja untuk tahun 2020 yang menggunakan dana APBD maupun APBN menjadi perhatian komisi di pengawasan tahap dua ini,” kata Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra dihubungi Kabar Timur, Selasa (8/6).

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui program mitra di setiap daerah untuk dijadikan sebagai bahan kajian dalam pembahasan program pembangunan Maluku ke depan bersama Pemerintah daerah.

“Pengawasan merupakan tugas utama DPRD, dalam mengawasi setiap program yang dilakukan mitra apakah sudah sesuai dengan realisasi anggaran atau sebaliknya,” tuturnya.

Dikatakan, Komisi I yang bermitra dengan pemerintahan, tentu akan selalu fokus pada program OPD yang bersentuhan langsung dengan Pemerintah. Terutama untuk pelayanan publik yang dilakukan harus sesuai kebutuhan masyarakat.

“Misalnya di pengawasan tahap I kemarin, kita fokus pada program dinas Kominfo terkait  kuota internet di sekolah SMK/SMA dan juga kantor Camat. Banyak kendala yang dialami. Ini yang dijadikan catatan penting untuk diperjuangkan nanti,” sebut dia.

Selain itu, Politisi PKS ini menyatakan, masalah batas tanah juga jadi perhatian komisi. Sebab di beberapa daerah, konflik antar warga baik secara pribadi, kelompok hingga antar desa, sering dipicu dari persoalan tanah. Dan ini tentu menjadi perhatian dengan menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di setiap Kabupaten/Kota sehingga bisa harus meminimalisir semua itu.

Selain itu, faktor keamanan dengan melibatkan pihak kepolisian Polres maupun Polsek bersama Pemerintah setempat juga dibahas demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang baik di masyarakat.

“Masing-masing daerah tidak semua masalahnya sama. Makanya sebelum turun pengawasan, data sudah harus dipegang oleh komisi sehingga hasilnya tepat sasaran,” tukasnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku Hatta Hehanusa  mengatakan, untuk Komisi yang membidangi masalah infrastruktur, lebih fokus pada pembangunan yang di kerjakan dengan dana pinjaman SNI dari Pemerintah Pusat maupun APBD dan APBN tahun 2020 di masing-masing daerah.

Dia mengaku, untuk beberapa daerah yang melakukan pengerjaan proyek dengan menggunakan dana SMI, tentu juga menjadi perhatian. Karena dari informasi masyarakat yang diterima rekan-rekan komisi, pembangunan yang dikerjakan belum sesuai harapan.

Selain itu, program lainnya dari APBD yang dikerjakan oleh Dinas. Kemudian APBN yang dikerjakan oleh Kementerian melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan (BPJN) akan menjadi perhatian Komisi.

“Fokus kita banyak kesitu. Makanya sebelum pengawasan rapat dengan mitra terkait dan kita minta data mereka, untuk nantinya disesuaikan dengan hasil pekerjaan di lapangan sudah sesuai atau sebaliknya,” tutup Politisi Gerindra itu. (KTY)