KABARTIMURNEWS.COM,LANGGUR, – Bupati Maluku Tenggara (Malra) Muhamad Thaher Hanubun bertekad merealisasikan program pembangunan bertajuk nawacita di masa kemimpinannya bersama Wakil Bupati Petrus Beruatwarin.
Nawacita merupakan program Pemerintah Pusat, era Presiden Jokowi. Dimana salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran ‘desa atau daerah terpencil’. Hanubun mengatakan, desa atau ohoi adalah suatu kawasan yang sering dipresepsikan sebagai tempat nyaman dan indah, yang kadang menyimpan potret buram kemiskinan.
Meski demikian, citra buruk itu secara bertahap dihapus Pemerintah dengan menyalurkan dana desa ke seluruh penjuru wilayah NKRI. Hal tersebut dilakukan guna menunjang pembangunan desa. Tekad memperkuat pembangunan desa, lanjut kata Thaher, telah ditindaklanjuti dalam RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2018-2023.
Rencana pembangunan tersebut menempatkan Ohoi sebagai subyek pembangunan dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pembangunan harus dimulai dari desa, ujar Hanubun saat menghadiri acara penilaian lomba desa pelaksana terbaik 10 program PKK di Ohoi Somlain, Kecamatan Kei Kecil Barat, Senin (7/6).
Bupati Thaher menekankan ohoi memiliki kewenangan mengatur sendiri pembangunan di wilayahnya. Hal itu guna memudahkan ohoi mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. “Kebijakan tidak lagi bersifat top down. Bupati tidak duduk merencanakan sesuatu lalu diturunkan ke ohoi-ohoi ‘ingat ini untuk bangun pagar’, seng lai (tidak lagi, red). Yang ada adalah perencanaan pembangunan ohoi dilakukan melalui musyawarah ohoi bersama camat dan pendamping,” tegas Thaher.
Hanubun mencontohkan pembangunan sarana peribadatan dan infrastruktur bukanlah tanggung jawab desa itu sendiri. “Gereja dan Masjid itu urusan lain, nanti kita berembuk lalu membangunannya. Namun yang terpenting adalah membangun ekonomi masyarakat itu sendiri,” kata dia.
Bupati menyatakan, ia tak pernah memerintahkan siapapun dari pihak Pemerintah daerah untuk mengatur sistem kebijakan pembangunan desa. “Jangan lagi ada dari Pemda, datang dan memerintahkan harus lakukan ini dan itu, seng ada yang harus. Yang harus adalah ohoi itu sendiri menentukan sikapnya. Saya tidak suruh apa-apa, yang beta suruh adalah Kepala ohoi dan camat tetap tinggal di tempat untuk bersama-sama bermusyawarah guna melakukan yang terbaik untuk ohoi sesuai perundang-undangan sebagaimana berlaku,” ujar Bupati Thaher.
Progres pengembangan pembangunan desa melalui program Pemerintah Daerah selama kurun waktu dua tahun terakhir, dibawah kepemimpinan MTH-PB secara bertahap mulai menunjukan hasil. Hal itu nampak dari sejumlah program pembangunan infrastruktur jalan, sarana kesehatan, listrik, sarana peribadatan hingga sarana air bersih di beberapa desa, baik di wilayah Kei Kecil maupun Kei Besar telah dan sementara dilaksanakan.
“Saya ingin agar masyarakat menikmati infrastruktur yang layak. Jabatan ini akan saya pertaruhkan, meski harus tunduk dihadapan penjabat Eselon III dan IV yang ada di Jakarta. Jabatan ini tidak ada apa-apa, tetapi kalau saya tidak bisa berbuat apa-apa demi masyarakat maka itu adalah suatu kegagalan,” kata Hanubun.
Bupati menyebut, salah satu program pengembangan sarana air bersih yang saat ini sementara dikerjakan yakni penyulingan air laut menjadi air tawar di wilayah Kei Besar Selatan Barat.Sedangkan untuk pelistrikan di wilayah Pulau Warbal, Ur dan Tanimbar Key, Bupati mengatakan Pemerintah daerah akan segera menindaklanjutinya. “Akan segera diupayakan. Saya tidak mau janji, tunggu saja waktu dimana hal itu akan terealisasi,” imbuhnya.
Thaher menandaskan, pada tahun 2022 nanti hampir sebagian besar dana APBD Maluku Tenggara akan dialokasikan untuk menggenjot pemberdayaan ekonomi masyarakat. (KT/SON)
