KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Ternyata para pedagang yang juga berprofesi peternak sapi di Kobisonta Kecamatan Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dinilai ingin bermain harga sapi. Oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku hal itu dinilai berbahaya, karena memicu inflasi di Maluku.

“Tulis saja, beta juga sudah lapor pak Sekda kok. Jadi bongkar saja memangnya barang apa jadi,” ujar Plt Kadis Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku Djasmin Rajak dengan nada ketus dihubungi Kabar Timur di kantornya Senin (7/6).

Dia mengaku pertemuan bersama para pedagang dan peternak Kobisonta itu sudah dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Juni 2021 lalu. Yang juga melibatkan tiga perwakilan pedagang daging di Pasar Mardika Kota Ambon.

Dari pertemuan itu terungkap kalau pihak pedagang Kobisonta yakni Budi Cs menyebabkan kelangkaan daging di Kota Ambon seperti dikeluhkan kelompok pedagang daging Mardika yang dimotori Faisal itu dalam pertemuan. Usut punya usut, ternyata kubu pedagang sapi Kobisonta lebih memilih menjual hewan-hewan ternak itu ke Kabupaten Fak Fak Provinsi Papua ketimbang ke Kota Ambon, Maluku.

“Alasannya harga sapi di Fak Fak lebih bagus daripada harga Ambon. Ini Khan bahaya, bisa bikin inflasi dari sektor daging,” ujar Djasmin.

Itu lah sebabnya, kata dia, Kadis sebelumnya Diana Padang mengeluarkan kebijakan untuk mencegah sapi-sapi Kobisonta dikirim ke luar Maluku, dalam hal ini ke Fak Fak. Hal itu mengingat kebutuhan pangan dari sektor daging tersebut bakal meningkat jelang lebaran Idul Fitri lalu.

“Makanya ada mau lebaran Kurban ini, Katong mau perpanjang lagi surat larangan itu,” akui Djasmin Rajak.

Menurutnya jika pedagang sapi Kobisonta kali ini kembali bandel, maka pihaknya tak segan-segan melaporkan mereka ke Satgas Pangan Provinsi Maluku. “Mereka akan berhadapan dengan Satgas Pangan. Ale tau seng di Satgas ini ada Direskrimsus Polda Maluku,” ujar Djasmin.

Menurutnya penjualan sapi keluar dari Provinsi Maluku mengancam ketahahan pangan daerah ini yang dapat memicu inflasi dan membuat resah masyarakat. Hanya saja dia tidak menjelaskan sanksi hukum apa yang bakal dikenakan kepada para pelaku penjualan sapi ke Papua jika diproses hukum pihak Ditreskrimsus Polda Maluku. (KTA)