KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku memprogramkan pemasangan listrik gratis kepada 100 rumah tangga sasaran (RTS) atau kurang mampu di empat kecamatan di Kota Tual.
“Kewenangan pemprov hanya menyediakan anggaran untuk masyarakat miskin maka ada program yang akan dilakukan di Kota Tual berupa penyambungan listrik gratis kepada 100 rumah tangga sasaran tidak mampu,” kata Kepala Dinas ESDM setempat, Fauzan Chatib di Ambon, Selasa.
Rencana program penyambungan listrik gratis ini juga telah disampaikan kepada Komisi II DPRD Maluku saat berlangsung rapat kerja komisi dengan pihak dinas terkait, Bappeda Maluku, serta tim percepatan pembangunan Kota Tual, dan sejumlah raja asal wilayah itu.
Menurut dia, walau pun sudah ada jaringan listrik di depan rumah warga tetapi mereka tidak bisa melakukan penyambungan sehingga Dinas ESDM telah menyiapkan program penyambungan listrik gratis. “Kita bantu untuk Kota Tual pada empat kecamatan terdapat 100 rumah tangga sasaran dan, langkah pertama kita bisa memberikan token Rp300.000 dengan perhitungan satu bulan satu rumah tangga dapat menggunakan Rp25.000,” jelas Fauzan.
Dengan terpasangannya sambungan listrik dari rumah warga ke jaringan PLN maka mereka bisa melakukan usaha-usaha ekonomi untuk pembayaran rekening selanjutnya. Sekretaris Komisi II DPRD Maluku, Wahid Laitupa mempertanyakan koordinasi dan kerjasama antara PLN dengan pemerintah Kota Tual, termasuk tim percepatan pembangunannya.
Dia mencontohkan di Kabupaten Buru, pemkab setempat pernah membeli mesin diesel pembangkit listrik buat masyarakat setempat lalu bagaimana dengan kabupaten/kota lainnya apakah bisa membuat kebijakan seperti di Kabupaten Buru. “Setidaknya koordinasi lintas sektoral ini diperkuat dengan sebuah peraturan daerah dan pemda membeli mesin pembangkit listrik kemudian diatur kontribusi untuk daerah seperti apa lewat kerjasama dengan PLN,” kata Wahid.
Namun ketua komisi II DPRD Maluku, Santhy Tethol mengatakan APBD Kota Tual itu sangat kecil karena tidak sampai Rp1 triliun sehingga mereka mendatangi DPRD provinsi meminta bantuan DPRD dan PLN untuk mencari solusi memenuhi kebutuhan listrik. Yang dibutuhkan adalah Rp6 miliar untuk pengadaan mesin pembangkit listrik dan jaringan pendukung lainnya.
Sehingga diharapkan kepada pemprov bersama PLN untuk memikirkan cara mengatasi kebutuhan listrik masyarakat pada empat pulau yang ada di Kota Tual. “Kalau pengadaan mesin sudah dilakukan sejak empat tahun lalu saat pembangunan jaringan 2017, maka hari ini wilayah tersebut sudah teraliri listrik meski pun muncul regulasi baru untuk kembali ke penggunaan gas,” ucapnya.
Sebab saat ini PLN tidak lagi melakukan pengadaan mesin berdasarkan regulasi baru dan pemprov juga tidak bisa sebab akan bertabrakan dengan kebijakan pusat, padahal belum 100 persen wilayah di Maluku teraliri listrik meski pun ada kawasan yang sudah dibangun infrastruktur kelistrikannya. (AN/KT)
