KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Gubernur Maluku, Murad Ismail menanggapi santai ribut-ribut soal pengadaan mobil dinas Pemprov Maluku di Jakarta.
Kepada Kabar Timur yang menghubungi, via telepon, selulernya, Rabu, kemarin, menegaskan, negara tidak dirugikan dalam proyek itu, atau uang negara tidak dikorupsi.
“Kita mau ribut-ribut tujuannnya apa? Kita ribut kecuali ada korupsi. Tidak ada korupsi di mobil itu. Semua clear. Lembaga audit negara sudah melakukan tugasnya mengudit dan tidak ditemukan adanya penyimpangan dan korupsi di proyek itu,” ungkapnya.
BPK RI, kata ungkap Murad, pada tanggal 15 April 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan mobil dinas di Mess Maluku Jakarta.
“Mereka BPK, periksa meliputi pemeriksaan fisik kendaraan (nomor rangka dan nomor mesin), disesuaikan dengan yang tertulis pada STNK dan BPKP mobil. Hasilnya tidak ditemukan penyimpangan,” kata Murad Ismail.
Selain melakukan pemeriksaan terhadap fisik kendaraan dinas, kata Murad, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan mobil tersebut di Inspektorat Provinsi.
“Dokumen hasil pemeriksaan telah diserahkan ke Inspektorat. Dan hasilnya, tidak ditemukan adanya penyimpangan,” tambah Murad.
Dikatakan, mereka ribut soal mobil bekas dan mobil baru, pada kendaraan dinas atau operasional jabatan, mereka sendiri tidak memahaminya. Padahal, dalam Permendgari Nomor 7 Tahun 2006, pasal 13 sampai pasal 16, sangat jelas. (KT)
