Soal Dua Mega Proyek Malteng, Aktivis : Jangan-Jangan Sudah “Masuk Angin”

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Instansi penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian di Maluku, dinilai kurang tegas menyikapi persoalan dugaan korupsi, dua mega Proyek APBD tahun 2020, di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Kepada Kabar Timur, Selasa (6/4) kemarin, salah satu aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku, Saman Amirudin Patty mengatakan, dua proyek APBD Malteng 2020,  miliaran rupiah itu, jangan sampai menjadi “bola liar” ditengah masyarakat, lantaran tidak tegasnya institusi penegak hukum.

“Saya rasa ini jelas. Apalagi sempat dipublikasikan media cetak maupun online beberapa waktu lalu. Kepolisian dan kejaksaan tetap acuh, atau kurang tegas bisa orang dapat mengambil kesimpulan bahwa dua instansi penegak hukum itu telah “masuk angin” dalam menjalankan tugasnya, “ terang Saman.

Menurutnya, kejaksaan dan kepolisian di Maluku harus bisa bersikap tegas. Pasalnya, dua mega proyek APBD 2020  Malteng, yakni pembangunan Puskesmas Desa Waer, Kecamatan Banda Neira, dan Tribun Sepakbola, di Ori, Kecamatan Pulau Haruku, sudah bukan jadi rahasia. “Semua orang sudah tahu, kalau dua proyek bermasalah” katanya.

“Puskesmas Desa Waer, habiskan APBD Rp 9 Miliar, hasilnya amburadul tidak sesuai bestek. Tribun Sepakbola di Ori, dibangun menghabiskan Rp 606.140 juta, hasilnya sempat ambruk. Lalu yang jadi pernyataan publik, kejaksaan dan kepolisian ini kerja atau tidak? Kenapa sampai sekarang  belum ada progres pengembangan kasus dua proyek dimaksud, “ paparnya.

Proyek abal-abal milik Kabupaten Malteng, yang dibangun gunakan APBD 2020, sudah jelas terlihat ada dugaan korupsi didalamnya. Instansi penegak hukum jangan terkesan melakukan pembiaran terhadap praktek-praktek yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

“Sebagai Institusi penegakan hukum di bidang Tindak Pidana Korupsi, saya menyayangkan tindakan yang kurang tegas pihak kejaksaan dan kepolisian. Sebab, masalah ini seharusnya jadi perhatian serius. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih adalah komitmen konsensus bersama dari masyarakat maupun institusi penegak hukum, “ungkapnya.

Dua mega proyek yang dikerjakan namun hasilnya jauh dari ekspektasi tersebut, sudah menjadi bukti kuat bagi pihak kejaksaan dan kepolisian menindaklanjuti penyelidikan terhadap dugaan korupsi.

“Seperti yang saya katakan tadi, jika dua instansi penegak hukum itu tetap acuh dalam menyikapi kasus ini, berarti konsekuensinya adalah mereka harus siap menerima berbagai penilaian masyarakat, salah satunya dituding bekerjasama melancarkan praktek korupsi, “terangnya.

Masyarakat Maluku, kata Saman, menaruh harapan besar atas tugas yang dijalankan oleh kejaksaan dan kepolisian. Namun, jika tidak ada ketegasan dalam menindaklanjuti indikasi kasus korupsi pada batang tubuh APBD, otomatis kinerja sesuai bidang dari kedua instansi tersebut dipertanyakan.

“Jika instansi penegak hukum sudah masuk angin, mau jadi apa Maluku? Semua tergantung kejaksaan dan kepolisian, bila tidak ingin dinilai buruk masyarakat, ketegasan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Namun kalau masih acuh, berarti jangan salahkan masyarakat menilai hukum hanya tajam kebawah bukan keatas, “tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...