Pelantikan Pengurus Golkar Kota Ambon Inkostitusional

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan Golkar Maluku. Persoalan ini akan diungkapkan jelas di Mahkamah Partai nantinya.

Pengurus DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku, harus diberi sanksi organisasi, lantaran dianggap gagal dalam mengawal Musyawarah Daerah (Musda) IX Golkar Kota Ambon beberapa waktu lalu.

Pengurus Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Maluku, Jamil Difinubun, kepada Kabar Timur, Rabu (24/3) kemarin mengaku, sikap yang diperlihatkan pengurus DPD I Golkar Maluku, kontraproduktif dengan tata kelola partai.

“Pengurus (DPD I) yang dipercayakan untuk menyelesaikan Musda IX Golkar Kota Ambon, wajib diberikan sanksi organisasi, karena tidak menjaga dan mengawal proses tersebut dengan baik, “ tegas Jamil.

Mestinya, lanjut Jamil, kenetralan harus ditunjukkan agar keseimbangan para pihak-pihak yang terlibat dalam Musda IX Golkar Kota Ambon bisa terjaga serta mampu menciptakan hasil akhir yang dapat diterima semua pihak.

“Kami menilai ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan Golkar Maluku, karena terkesan lebih berpihak kepada Max Siahay dalam proses Musda tersebut. Persoalan ini akan diungkapkan secara jelas dalam persidangan di Mahkamah Partai nantinya, “terangnya.

Pelantikan pengurus Golkar Ambon, yang dinakhodai Max Siahay pekan kemarin, kata Jamil, dinilai inkostitusional. Mediasi yang dilaksanakan Golkar Maluku, lanjutnya terhadap persoalan Musda juga, mengalami jalan buntu alias gagal.

“Hal ini disebabkan Golkar Maluku tidak netral.  Memang telah diduga sejak awal, bahwa mediasi tidak akan menghasilkan apa-apa, karena pelantikan Golkar Kota Ambon tetap saja digelar, “ ujarnya.

Dalam mediasi yang dibuat Golkar Maluku, jelas Jamil, ada tersirat ancaman jabatan serta sanksi indisipliner kepada Ely Toisutta dan timnya. Kondisi ini, paparnya, memperlihatkan sikap yang keliru dalam memahami dinamika internal partai.

“Harus dipahami bahwa, kita wajib menghargai proses hukum dalam mencari rasa keadilan bagi setiap kader. Pengurus DPD I, kurang menguasai aturan internal partai, padahal aturan dan mekanisme Golkar sudah baik. Sehingga, seperti yang saya katakan tadi, sikap yang diperlihatkan kontraproduktif dengan tata kelola partai Golkar, “tuturnya.

Masing-masing orang, lanjut Jamil, punya pilihan yang berbeda. Namun, dalam pengawalan terhadap proses organisasi yang dilakukan oleh fungsionaris DPD I Golkar Maluku wajib menunjukkan sikap netral. “Netralitas itu penting dalam menjaga marwah dan wibawa Golkar, “ katanya.

Menyikapi sikap yang dipertontonkan oleh DPD Golkar Maluku, dalam Musda IX Golkar Kota Ambon, maka sebagai Pengurus DPK Kosgoro 1957 Maluku, pihaknya telah menyampaikan persoalan tersebut ke pengurus pusat guna ditindaklanjuti.

“Kami telah sampaikan persoalan ini ke Pengurus Pusat untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Bukan saja itu, kami juga telah siapkan saksi-saksi dalam  persidangan di Mahkamah Partai Golkar di Jakarta, atas persoalan Musda yang sampai sekarang masih bersengketa” tutupnya.

BELUM DILANTIK

Diberitakan sebelumnya salah satu kader Golkar Kota Ambon Nico menyebutkan, DPD I Partai Golkar Maluku melantik Pengurus DPD II Golkar Kota Ambon, Sabtu (20/3) pekan kemarin. Namun, dalam proses pelantikan tersebut, ada satu hal yang bisa terbilang lucu terjadi dalam proses pelantikan.

Menurut Nico, pengurus DPD Partai Golkar Maluku, dibawah kepemimpinan Ramli Umasugi, yang melakukan pelantikan terhadap Max Siahay sebagai ketua DPD Golkar Kota Ambon, ternyata sampai sekarang belum dilantik DPP Golkar sebagai pengurus sah, menggantikan kepengurusan lama Said Assagaf.

Nico mengaku, kalau berbicara tentang keabsahan pelantikan Max Siahay, harus ada pertanyaan besar yang muncul dari publik.  “Pelantikan Max Siahay kemarin itu, saya bukan orang hukum, tapi saya mau tanya, ini siapa lantik siapa ini? Sedangkan, sampai hari ini kita tahu sendiri, pengurus DPD I Partai Golkar Maluku, belum pernah dilantik,” kata Nico.

Nico menjelaskan, jika merujuk aturan sebuah organisasi, proses pelantikan terhadap pengurus baru hanya bisa dilakukan oleh pengurus yang telah memiliki legalitas resmi atau dengan kata lain telah dilantik secara sah.

“Mestinya ente (anda) dilantik dulu, baru ente serahkan panji-panji Golkar kepada pengurus Kota. Dalam pelantikan itu kan terlihat jelas, bagaimana Sekertaris DPD I, James Timisela menyerahkan panji Golkar kepada ketua terpilih Max Siahay, untuk dikibarkan ke seluruh wilayah Kota. Pertanyaan saya, saudara terima panji ini dari siapa, mestinya saudara terima dari DPP dong, “jelasnya.

Masih terkait Pelantikan Max Siahay, Talle mengaku, hingga kini dirinya secara pribadi sebagai kader Golkar tidak pernah memberikan pengakuan terhadap pelantikan tersebut. Selain persoalan pelantikan yang dilakukan pengurus DPD I yang belum dilantik, Talle mengaku, pelantikan Max Siahay memiliki keabsahan yang harus dipertanyakan.

Pasalnya, sengketa hasil Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD II Golkar Kota Ambon, masih berada pada rana Mahkamah Partai, namun mengapa pelantikan tetap dilakukan. “Keabsahan pengurus DPD II diragukan. Kenapa, karena Musda berjalan tidak normal, keputusan diambil sepihak. Bahkan sengketa hasil Musda masih diproses di Mahkamah Partai Golkar, namun DPD tetap mengeluarkan SK bahkan melakukan proses pelantikan, mestinya harus tunggu dulu sebab statusnya masih Kuo,” ujarnya.

Jika hasil Musda masih menyandang status quo, mestinya DPD II Partai Golkar Maluku tidak seharusnya mengeluarkan SK penetapan terhadap Max Siahay sebagai ketua DPD II Partai Golkar Kota Ambon. “Makanya saya katakan, keabsahan mereka ini diragukan secara hukum, “tuturnya.

Lebih lanjut dia mengaku, diterbitkannya SK dan dilanjutkan dengan proses pelantikan yang dilakukan DPD II, telah membuktikan bahwa DPD Golkar Maluku tidak netral terhadap proses Musda IX Golkar Kota Ambon. “Saya mencurigai, ada kepentingan terselubung dalam proses ini. Apakah seorang Max Siahay lebih penting, dari pada sebuah aturan yang harus ditegakkan, “tegas dia.

Dia menambahkan, jika proses pelantikan Max Siahay berdasarkan hasil Musda yang benar-benar murni dan bersih, dirinya mendukung penuh. “Namun karena banyak kejanggalan terjadi, makanya kita harus buka suara. Saya bukan orang yang tipenya membenarkan kesalahan. Camkan itu,”ungkapnya. (KTE)

Komentar

Loading...