Anak Buah Ramly Umasugi Tidak Paham “Roh” Golkar

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Diusulkan seluruh struktur Partai Golkar baik tingkat Provinsi- Kabupaten/kota, bisa diisi kader yang sesuai pasal 18 AD/ART Ayat 1 Poin A.

Gerbong DPD Golkar Maluku dibawa pimpinan Ramly Umasugi lagi naik daun. Kader-kader baru yang loncat sana, loncat sini direkrut jadi “benteng” di kepengurusan inti partai berlambang pohon beringin “tua” di Maluku itu.

Konflik internal yang selama ini menjadi dinamika membesarkan Partai Golkar direpublik ini, sepertinya tidak lagi berlaku di Maluku. Masuknya, kader-kader baru “kutu loncat” dari parpol lain ke dalam kepengurusan DPD Golkar Maluku, menyebabkan konflik internal bukan lagi dinamika, tapi jadi algojo untuk “membunuh” kader-kader potensial.

Bagaimana tidak, konflik internal soal hasil Musda DPD Kota Ambon, langsung direspon sinis Sekretaris DPD Kota Ambon, James Timisela. Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maluku, yang baru seumur jagung di Partai Golkar langsung tebar ancaman, saat melantik kepengurusan DPD II Kota Ambon.

“Bagi mereka yang tidak bisa tertib atau tidak bisa berjalan bersama dalam kepemimpinan Golkar lima tahun ini, bisa diparkir untuk sementara atau selamanya,” kata James Timisele, Sekretaris DPD Golkar Maluku menyikapi konflik hasil Musda DPD II Golkar Kota Ambon, Sabtu, pekan, kemarin.

Pernyataan keras anak buah Ramly Umasugi di DPD Golkar Maluku, James Timisela yang baru seumur jagung di partai golkar, langsung ditanggapi salah satu kader Golkar Kota Ambon, Nico Talle.  Menjawab Kabar Timur via telepon selulernya, tadi malam, Nico menyebut, pernyataan “memarkir kader” tandanya orang tersebut tidak mengerti atau tahu  “roh” Partai Golkar.

“Yang menyampaikan statemen seperti itu, bilang ke dia, dia harus baca ulang perjalanan Partai Golkar, dia harus mengerti platform Partai Golkar. Mengapa saya bilang begitu. Karena, orang yang menyampaikan atau membuat  peranyataan itu, dia tidak mengerti Roh Partai, “ tegasnya.

Selama ini,  Partai Golkar besar dengan konflik internal yang dihadapi dan mampu diselesaikan dengan baik-baik saja. Bahkan, kader Golkar senior yang punya dedikasi besar sekalipun tidak pernah melontarkan bahasa seperti itu.

“Tokoh Golkar kategori Kaliber seperti Zeth Sahuburua, Said Assagaf, Richard Louhenapessy, Richard Rahakbau, Fredy Latumahina, Hamzah Sangadji, Anos Yeremias, Memet Latuconsina, dan berbagai tokoh Golkar besar lainnya, tidak pernah melontarkan kata seperti itu walaupun terkadang berbeda pendapat, “ungkapnya.

Tidak semestinya, oknum DPD I Partai Golkar Maluku mengeluarkan pernyataan memarkirkan kader selamanya. “ Orang-orang besar di Golkar tidak pernah keluarkan kata seperti itu, karena mereka tahu perbedaan pendapat itu biasa, tapi kita tetap loyal untuk Partai ini, itu komitmen kita,” tegasnya.

Pernyataan memarkirkan kader, lanjutnya menciderai konsolidasi internal Partai Golkar di Provinsi Maluku umumnya dan Kota Ambon khususnya. “ Memarkirkan kader? Ini model konsolidasi model apa itu, “tanya dia.

“Musda ini kan bagian daripada konsolidasi organisasi. Sudah salah, melanggar aturan, masih membenarkan lagi.  Ini apa-apaan. Kalaupun tersinggung dengan pernyataan saya, silahkan. Tapi secara pribadi saya tidak masalah sama teman-teman di DPD I maupun II, “katanya.

Jika pernyataan memarkirkan kader, kata Nico, dikeluarkan lantaran persoalan sengketa Musda IX Golkar Kota Ambon, yang sampai sekarang digugat oleh Ely Toisutta dan Margharita Latupapua, maka itu keliru.

“ Jika menganggap proses itu merupakan indisipliner itu keliru. Proses yang dilakukan di Mahkamah Partai, merupakan bentuk dari upaya kader mencari kebenaran atas ketidakpuasan terhadap hasil Musda yang dianggap sepihak, “paparnya.

Dia menambahkan, Partai Golkar ingin lebih besar di Maluku, maka posisi strategis di kepengurusan DPD I Partai Golkar harus diisi kader-kader yang benar-benar memiliki rekam jejak positif serta pernah berbuat banyak.

“Banyak senior kita di DPD I, yang hari ini tidak memiliki jabatan strategis di struktur. Ada pak Anos Yeremias, Richard Rahakbau, mereka ini senior potensial di Golkar. Tapi apa, mereka tidak diberi peran lebih besar di partai ini, “ jelasnya.

Dia mengusulkan, agar seluruh struktur Partai Golkar baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota, bisa diisi oleh kader yang telah sesuai dengan  pasal 18 AD/ART Ayat 1 Poin A.

“Pasal 18 AD/ART Ayat 1 Poin A, itu paling minimal lima tahun berproses sebagai kader Golkar, supaya orang yang duduk dalam struktur di posisi strategis mampu mengelola Partai. Jangan seperti jaman sekarang, baru masuk saja sudah duduk jabatan strategis, “ tutupnya.

BELUM DILANTIK

Sementara itu, DPD I Partai Golkar Maluku melantik Pengurus DPD II Golkar Kota Ambon, Sabtu (20/3) pekan kemarin. Namun, dalam proses pelantikan tersebut, ada satu hal yang bisa terbilang sangat lucu terjadi dalam proses pelantikan.

Menurut Nico, pengurus DPD Partai Golkar Maluku, dibawah kepemimpinan Ramli Umasugi, yang melakukan pelantikan terhadap Max Siahay sebagai ketua DPD Golkar Kota Ambon, ternyata sampai sekarang belum dilantik DPP Golkar sebagai pengurus sah, menggantikan kepengurusan lama Said Assagaf.

Nico mengaku, kalau berbicara tentang keabsahan pelantikan Max Siahay, harus ada pertanyaan besar yang muncul dari publik.  “Pelantikan Max Siahay kemarin itu, saya bukan orang hukum, tapi saya mau tanya, ini siapa lantik siapa ini? Sedangkan, sampai hari ini kita tahu sendiri, pengurus DPD I Partai Golkar Maluku, belum pernah dilantik, “ kata Nico.

Nico menjelaskan, jika merujuk aturan sebuah organisasi, proses pelantikan terhadap pengurus baru hanya bisa dilakukan oleh pengurus yang telah memiliki legalitas resmi atau dengan kata lain telah dilantik secara sah.

“Mestinya ente (anda) dilantik dulu, baru ente serahkan panji-panji Golkar kepada pengurus Kota. Dalam pelantikan itu kan terlihat jelas, bagaimana Sekertaris DPD I, James Timisela menyerahkan panji Golkar kepada ketua terpilih Max Siahay, untuk dikibarkan ke seluruh wilayah Kota. Pertanyaan saya, saudara terima panji ini dari siapa, mestinya saudara terima dari DPP dong, “jelasnya.

Masih terkait Pelantikan Max Siahay, Talle mengaku, hingga kini dirinya secara pribadi sebagai kader Golkar tidak pernah memberikan pengakuan terhadap pelantikan tersebut. Selain persoalan pelantikan yang dilakukan pengurus DPD I yang belum dilantik, Talle mengaku, pelantikan Max Siahay memiliki keabsahan yang harus dipertanyakan.

Pasalnya, sengketa hasil Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD II Golkar Kota Ambon, masih berada pada rana Mahkamah Partai, namun mengapa pelantikan tetap dilakukan. “Keabsahan pengurus DPD II diragukan. Kenapa, karena Musda berjalan tidak normal, keputusan diambil sepihak. Bahkan sengketa hasil Musda masih diproses di Mahkamah Partai Golkar, namun DPD tetap mengeluarkan SK bahkan melakukan proses pelantikan, mestinya harus tunggu dulu sebab statusnya masih Kuo,” ujarnya.

Jika hasil Musda masih menyandang status quo, mestinya DPD II Partai Golkar Maluku tidak seharusnya mengeluarkan SK penetapan terhadap Max Siahay sebagai ketua DPD II Partai Golkar Kota Ambon. “Makanya saya katakan, keabsahan mereka ini diragukan secara hukum, “tuturnya.

Lebih lanjut dia mengaku, diterbitkannya SK dan dilanjutkan dengan proses pelantikan yang dilakukan DPD II, telah membuktikan bahwa DPD Golkar Maluku tidak netral terhadap proses Musda IX Golkar Kota Ambon. “Saya mencurigai, ada kepentingan terselubung dalam proses ini. Apakah seorang Max Siahay lebih penting, dari pada sebuah aturan yang harus ditegakkan, “tegas dia.

Dia menambahkan, jika proses pelantikan Max Siahay berdasarkan hasil Musda yang benar-benar murni dan bersih, dirinya mendukung penuh. “Namun karena banyak kejanggalan terjadi, makanya kita harus buka suara. Saya bukan orang yang tipenya membenarkan kesalahan. Camkan itu,”ungkapnya. (KTE)

Komentar

Loading...