Copot Jabatan Kadis Pendidikan Ambon

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Baiknya dicopot jabatannya dan ganti dengan orang lebih berkualitas.

Keluhan sejumlah orang tua yang anaknya ikut dalam program “Guru Masa Depan” di Tanggerang Banten, yang sudah tiga bulan tidak terima uang makan minum sejak Desember 2020 hingga Maret 2021, ditanggapi Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono.

Politisi Partai Gerindra ini menilai kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota, Fahmi Sallatalohy  tak sesuai ekspektasi. “Baiknya, Walikota Ambon copot jabatannya dan ganti dengan orang yang lebih berkualitas,” tandas  Latupono, kepada Kabar Timur, Rabu (3/3). 

Kata Latupono,  jabatan Kadis Disdikbud mestinya diisi orang-orang berkualitas dan berintegritas dalam menunjang pemerintahan disisa masa jabatan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan Syarief Hadler.  “Kinerja Kepala Disdikbud Kota dari waktu ke waktu kurang baik. Ini bukan saya mau menyerang pribadi, namun faktanya seperti itu, “ungkap Latupono. 

Dikatakan, pelbagai macam persoalan pendidikan yang terjadi di Kota Ambon  menandakan kinerja Fahmi Sallatalohy, sebagai orang nomor satu Disdikbud diragukan.  “Pak Walikota harus serius sikapi persoalan ini. Apalagi ini tahun-tahun terakhir. Kepala Disdikbud Ambon, tidak miliki kontribusi terhadap perkembangan Pemkot dan baiknya diganti, “ tegasnya. 

Menurut Rustam, diakhir masa jabatan Walikota Ambon harus ada evaluasi peningkatan kinerja yang ditunjukkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Yang seperti Fahmi ini harus dievaluasi bahkan diganti. Pemkot butuhkan orang-orang berkualitas dan berintegritas mendukung kesuksesan disisa satu tahun lebih masa jabatan Walikota,”terangnya.

Masalah-masalah pendidikan di Kota Ambon, seperti penunggakan pembayaran tiga bulan biaya hidup 20 calon guru masa depan yang sedang menempuh pendidikan di Surya Institut, Tangerang-Banten, jadi satu contoh kegagalan Fahmi Sallatalohy. 

“Tidak dibayar selama tiga bulan, terhitung sejak Desember 2020 hingga Januari, Februari 2021 itu, bisa saja terjadi karena cara komunikasi yang dimiliki, Kadis Disdikbud Kota kurang baik. Ini lah mengapa kita katakan kalau dia gagal, “kata Rustam. 

Dia mendesak Pemkot, lewat Disdikbud setempat segera menyelesaikan hak-hak dari 20 calon guru masa depan, yang sedang menempuh pendidikan di Tangerang-Banten. “Ini program kerjasama Pemkot dan Surya Institut.  Jadi harus dikawal baik. 20 orang itu kan pergi ke sana membawa nama baik Kota Ambon. Jadi kita minta hak-hak mereka segera dibayar secepatnya, “tutupnya.

Diberitakan sebelumnya tahun lalu, satu bulan uang “gaji” mereka dipotong full.  Katanya untuk pengadaan laptop, tapi laptopnya belum ada. Program Pemerintah Kota Ambon, Juni 2019 mengirim sebanyak 20 orang “Calon Guru Masa Depan” mengikuti pendidikan di Surya Institut, Tangerang Banten, selama tiga tahun. Seluruh biaya hidup dan uang semester ditanggung Pemkot.

Tahun pertama, tahun kedua berjalan lancar.  Tahun ketiga yakni: 2021, sejak Desember, Januari dan Februari belum terima uang mereka, untuk biaya hidup dan lain-lain.

“Susah ya, kalau bagi anak yang punya keluarga berpenghasilan tetap semua pasti lancar-lancar saja. Tapi, kasian kita yang tidak punya penghasilan bulanan, belakangan ini sering ditelepon anak minta dikirim uang,” tutur salah satu orang tua anak yang mengikuti program “Guru Masa Depan”  di Redaksi Kabar Timur, Selasa, kemarin.

Situasi Pandemi Covid-19, “mandeknya” pembayaran bagi anaknya yang mengikuti program “Guru Masa Depan” ikut terasa. “Kita yang di Ambon saja, terdampak dengan Covid-19. Apalagi anak kita yang  berada di rantau orang begitu,” tuturnya, seraya memohon mudah-mudahan dengan informasi ini bisa terbantu.

Dia mengaku beberapa kali mencoba menanyakan masalah ini pada Dinas Pendidikan Kota. Tapi, selalu tidak gubris. “Mungkin katong ini orang kecil Pak. Jadi mereka malas meladeni kita. Satu-satunya, kita kesini (Kabar Timur), agar keluhan ini bisa didengar Pak Wali Kota,” tuturnya.

Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy yang dikonfirmasi Kabar Timur via pesan whats-app, kemarin, mengucapkan terima kasih atas informasi tersebut. Dia berjanji segera menindaklanjutinya.  “Thanks infonya. Besok (hari ini), beta akan tindaklanjuti dan akan beta kabari,”  tulis Wali Kota dalam pesannya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Ambon, Fahmi Sallatalohy, tidak menepis adanya tunggakan pembayaran selama tiga bulan bagi calon “Guru Masa Depan” itu. “Iya benar, ada keterlambatan pencairan anggaran biaya hidup 20 orang itu selama tiga bulan. Terhitung Desember 2020 Januari dan Februari 2021,” ungkap Fahmi.

Keterlambatan ini, lanjut dia, bukan tanpa alasan. Faktor utama  adalah penetapan anggaran. “Semua kebutuhan disana selalu dipenuhi Pemkot Ambon melalui Disdik mulai dari uang semester hingga biaya hidup. Hanya saja, tiga bulan terakhir ini agak terlambat, karena ada berkaitan dengan penetapan anggaran, “ jelasnya.

Menurutnya, proses pencairan,  tidak bisa dilakukan asal-asalan. “Kita upayakan dalam waktu dekat harus dilakukan sesuai mekanisme, tidak bisa sembarangan. Pertama kita harus buat surat permohonan kebutuhan ke bagian Keuangan Pemkot Ambon agar bisa cair. Nah kalau sudah baru bisa kita kirim ke 20 calon guru masa depan tersebut, “ ujarnya.

Menyoal nominal yang akan diterima setiap orang dari 20 calon guru masa depan tersebut selama tiga bulan berjalan ini, Fahmi mengaku, tidak mengetahui besarannya. “Kalau soal setiap orang dapat berapa satu bulan dan total tiga bulan semuanya berapa, saya tidak tahu, “ katanya.

Disdikbud Kota Ambon, ungkap Fahmi, saat ini sedang berupaya untuk pencairan dana biaya hidup bagi 20 calon guru masa depan dalam waktu dekat. “Prinsipnya selama ini kan hak-hak mereka selalu dipenuhi. Saya sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Pemkot, kami harap semuanya sabar, tetap diupayakan dalam waktu dekat sudah cair, “ imbuhnya.

Fahmi menambahkan, beberapa waktu lalu sebagian calon guru masa depan juga telah datang dan meminta hak-hak mereka langsung disini. Hanya saja,  permintaan yang dilakukan langsung oleh beberapa orang calon guru masa depan tersebut, tidak bisa dipenuhi pihaknya, lantaran melanggar aturan.

“Mereka datang ke Ambon tanpa sepengetahuan Disdikbud. Mereka minta uang makan, tapi kami tidak bisa kasih. Sebab, kalau mau ikut aturan uang makan bisa diberikan apabila mereka berada di Tangerang, bukan di Ambon, “ paparnya.

Orang nomor satu di Disdikbud Kota Ambon itu juga berharap, seluruh calon guru masa depan yang belum menerima dana biaya hidup, bisa sedikit bersabar. “Kita akan usahakan yang terbaik. Kami tidak mungkin lepas tanggungjawab, “ tutupnya.

POTONG SATU BULAN

Yang menarik, juga terungkap di tahun 2020 uang mereka dipotong pull selama satu bulan, dengan dalih untuk pengadaan laptop bagi ke-20 orang calon guru masa depan itu. “Iya ada pemotongan uang mereka selama satu bulan. Jadi satu bulan itu mereka tidak mendapat jatah atau gaji begitulah, karena mau dibelikan laptop,”  ungkap mereka mengaduh.

Pemotongan itu, terjadi di tahun lalu. “Gaji kita dipotong full alias kita tidak dapat sama sekali. Katanya untuk beli laptop, tapi sampai saat ini, laptop hasil pemotongan jatah mereka tak kunjung diperoleh,” ungkapnya.

Fahmi sendiri menolak mengomentari soal pemotongan itu.  Dia hanya menjawab yang teknis-teknis saja.  Tapi, soal pemotongan dengan dalih untuk pengadaan laptop harus menjadi perhatian serius Wali Kota.

(KTE/KT)

Komentar

Loading...